Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengatakan kaitan dengan point-point materi diskusi yang disampaikan Ketua DPRP Papua Selatan, Heribertus Silfinus Silubun terkait Rancangan Pergub tentang kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRP Papua Selatan sudah melalui beberapa tahap.
Menurut Apolo, sampai saat ini rancangan Pergub tersebut sedang berada di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tepatnya di Direktorat Produk Hukum Daerah.
Direktur bersama jajarannya sudah melakukan pembahasan, harmonisasi dan sinkronisasi.
"Pada prinsipnya sudah disetujui seluruh materi muatan maupun pokok pikiran yang ada didalam kajian akademik rancangan Pergub maupun norma-norma yang kita sampaikan didalam usulan tersebut,"kata gubernur Apolo Safanpo di rapat koordinasi TAPD dengan DPRP Papua Selatan di Salor, Kamis (23/4/2026).
Namun, kata dia, hingga kini belum ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) karena masih menunggu satu permintaan dari Tim Anggaran Daerah (TAD) yaitu Pergub tentang Standar Satuan Harga (SSH)
"Oleh karena itu kita diminta untuk membuat Pergub tentang SSH, kita sudah susun, dan mungkin dalam waktu dekat kita serahkan ke Kemendagri melalui TAD,"ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa beberapa waktu lalu, Kemendagri baru menyampaikan bahwa usulan Rancangan Pergub tentang kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRP Papua Selatan pada prinsipnya sudah disetujui tapi dengan catatan diminta melengkapi Pergub tentang SSH.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu menambahkan kini pihaknya sementara memastikan Pergub tentang SSH yang disusun saat ini, jika sudah selesai akan diusulkan.(*)
Editor : Weny Firmansyah