Ini Respon PDIP dan NasDem Soal Usulan KPK Batasi Masa Jabatan Ketum Parpol Dua Periode

 CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membatasi masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode menuai respons dari sejumlah partai, termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai NasDem.

Usulan tersebut tertuang dalam laporan tahunan Direktorat Monitoring KPK tahun 2025. 

Dalam laporan itu, KPK mengajukan 16 rekomendasi perbaikan tata kelola partai politik, salah satunya terkait pembatasan masa jabatan ketua umum guna memperkuat sistem kaderisasi.

“Untuk memastikan berjalannya kaderisasi, perlu pengaturan batas kepemimpinan ketua umum partai menjadi maksimal dua kali periode masa kepengurusan,” demikian kutipan dalam laporan tersebut dikutib dari CNN Indonesia.

Menanggapi hal ini, politikus PDIP, Guntur Romli, menilai KPK telah melampaui kewenangannya atau ultra vires.