Permendagri 6 Tahun 2026 Berlaku, Ini Dampak Nyata yang Harus Diketahui PPPK dan PNS
CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Pemerintah resmi memberlakukan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2026 yang membawa perubahan penting dalam administrasi kependudukan di Indonesia.
Adapun kebijakan ini berdampak langsung bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya terkait pencantuman status pekerjaan dalam dokumen resmi.
Permendagri tersebut merupakan perubahan atas Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku administrasi kependudukan.
Salah satu poin utama dalam aturan baru ini adalah penyeragaman penulisan jenis pekerjaan pada dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK).
Mulai tahun 2026, kolom pekerjaan yang sebelumnya dapat mencantumkan “PNS” atau “PPPK”, kini wajib disederhanakan menjadi satu istilah, yakni Aparatur Sipil Negara (ASN).
Hal ini juga berlaku bagi seluruh anggota keluarga dalam KK yang berstatus pegawai pemerintah.
Kebijakan ini sempat memunculkan kekhawatiran di kalangan pegawai, dengan munculnya isu bahwa status PNS dan PPPK dihapus.
Namun, pemerintah menegaskan bahwa perubahan ini murni bersifat administratif, bukan penghapusan status hukum kepegawaian.
Secara regulasi, baik PNS maupun PPPK tetap memiliki kedudukan yang sama seperti sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
PNS tetap dengan hak pensiun dan jenjang karier, sementara PPPK tetap menjalani sistem kontrak sesuai ketentuan yang berlaku.
“Perubahan ini hanya pada penulisan di dokumen kependudukan, bukan pada status kepegawaian,”demikian penegasan pemerintah dalam berbagai sosialisasi kebijakan tersebut.
