Perbaiki Sistem Politik, KPK Keluarkan 16 Rekomendasi untuk Partai Politik, Ini Isinya
CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis 16 poin rekomendasi strategis hasil kajian mendalam terkait tata kelola partai politik di Indonesia.
Sementara itu kajian tersebut melibatkan berbagai elemen, termasuk partai politik, guna memastikan hasil yang objektif dan komprehensif.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa proses kajian dilakukan dengan menghimpun berbagai perspektif dari internal partai politik maupun pemangku kepentingan lainnya.
“Dalam proses kajian ini, KPK juga sudah melibatkan partai politik untuk mendapatkan pandangan-pandangan dan fakta-fakta secara objektif,”ungkap Budi kepada wartawan, Kamis (23/4/2026).
Menurutnya, pendekatan yang digunakan KPK tidak hanya berfokus pada partai politik semata, tetapi juga mencakup penyelenggara pemilu serta masyarakat sebagai pemilih.
Disiai lainnya ada tiga aspek utama yang disoroti dalam kajian tersebut adalah partai politik dan kadernya sebagai peserta pemilu, penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, serta masyarakat sebagai pemilih.
Salah satu poin penting yang mencuat adalah usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode.
Rekomendasi ini muncul sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem kaderisasi dan mencegah dominasi kekuasaan dalam tubuh partai.
“Rekomendasi ini merupakan bagian dari masukan berbagai pihak, termasuk partai politik sendiri, untuk memperbaiki sistem politik ke depan,” jelas Budi.
Berikut 16 poin rekomendasi KPK dalam memperbaiki tata kelola partai politik:
