Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BPK Ungkap Kerugian Negara Rp.6,80 Triliun, Soroti Praktik Ilegal di Sektor Energi

Y
Penulis: Yohanes Palen❯
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap kerugian negara mencapai Rp.6,80 triliun dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2025.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap kerugian negara mencapai Rp.6,80 triliun dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2025.

Advertisement

 CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap kerugian negara mencapai Rp.6,80 triliun dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2025. 

 

Temuan tersebut merupakan hasil dari serangkaian pemeriksaan investigatif yang dilakukan sepanjang periode tersebut.

Advertisement

 

Ketua BPK, Isma Yatun, menjelaskan bahwa selain kerugian negara, pihaknya juga menemukan indikasi kerugian sebesar Rp.274,60 miliar. 

 

Advertisement

Kondisi ini menunjukkan masih adanya celah dalam tata kelola keuangan negara yang perlu segera dibenahi.

 

Dalam laporan yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Selasa (21/4/2026), BPK turut menyoroti praktik ilegal di sektor energi. 

 

Advertisement

Artikel Terkait

Inspektorat Papua Selatan Catat 74 Persen Progres Tindak Lanjut Temuan BPK

Inspektorat Papua Selatan Catat 74 Persen Progres Tindak Lanjut Temuan BPK

Inspektorat Daerah Provinsi Papua Selatan mencatat progres tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

BPK Periksa Ketahanan Energi Nasional di Papua Selatan

BPK Periksa Ketahanan Energi Nasional di Papua Selatan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Selatan melakukan pemeriksaan tematik terkait program ketahanan energi nasional di

300 Kendaraan Dinas Pemprov Papua Bermasalah, OPD Terkait akan Dipanggil

300 Kendaraan Dinas Pemprov Papua Bermasalah, OPD Terkait akan Dipanggil

DPR Papua, Melalui Komisi III bidang Aset akan memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) terkait 300 Kendaraan Dinas bermasalah sebagaimana temuan BPK. Pemanggilan ini wujud dari fungsi pengawasan badan legislative ter

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer