Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Nasib Perempuan dan Anak Papua di Tengah Konflik, Terpinggirkan dan Diabaikan Negara

J
Suara Perempuan Papua Bersatu dan LBH Papua saat mengelar konferensi pers di Kamkey, Abepura, Kamis (23/4/2026).(Ceposonline.com/Jimi)
Suara Perempuan Papua Bersatu dan LBH Papua saat mengelar konferensi pers di Kamkey, Abepura, Kamis (23/4/2026).(Ceposonline.com/Jimi)

Advertisement

CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA - Situasi ketidakadilan, kekerasan, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak di Papua masih menjadi isu kemanusiaan yang mendesak, ditandai dengan tingginya kasus kekerasan fisik, seksual, serta dampak konflik bersenjata. 

Berbagai koalisi dan aktivis terus mendesak negara untuk memenuhi hak-hak dasar mereka, mengatasi impunitas, dan menghentikan eksploitasi yang merugikan kelompok rentan ini. 

Menanggapi itu, Suara Perempuan Papua Bersatu mendesak negara penuhi hak atas ketidakadilan bagi perempuan dan anak dalam wilayah konflik bersenjata di Papua.

Advertisement

"Kondisi ini membuat perempuan Papua merasa terpinggirkan," kata Iche Murib kordinator Suara Perempuan Papua, di LBH Papua Kamkey, Abepura, Kamis (23/4/2026).

Ia menjelaskan, perempuan dan anak merupakan korban yang paling rentan akibat konflik bersenjata yang terus berlangsung antara TNI-Polri dan TPN-PB.

Bukan tanpa alasan sekelompok perempuan ini menyampaikan hal tersebut, beberapa contoh kasus yang menjadi catatan pihaknya antara lain kasus yang terjadi di Distrik Aifat Timur, sesudah konflik berlangsung, layanan kesehatan hanya ada satu kali dalam sebulan. 

Advertisement

“Kondisi ini sangat berdampak pada kehidupan ibu hamil, lansia serta anak-anak maupun pasien dalam keadaan darurat. Hal ini sangat berpengaruh bagi kasus kematian yang diakibatkan oleh struktur negara yang mengabaikan kelangsungan hidup para pengungsi,” ujarnya.

Sambungnya, hingga saat ini, sekitar 107.039 ribu pengungsi internal di daerah konflik Papua. Mereka tidak hanya hidup dalam ketakutan moncong senjata, tetapi juga kekerasan akibat tidak tersentuh oleh berbagai akses dasar yang menjadi tanggung jawab negara.

"Dinamika kekerasan negara yang tidak menemukan ujungnya, selain berujungnya hidup ribuan rakyat yang direnggut oleh moncong senjata maupun pengabaian negara dalam tanggung jawab dasar hak asasi manusia terhadap warga negaranya," jelasnya.

Melihat kondisi yang terus terjadi saat ini, Suara Perempuan Papua Bersatu mengajak seluruh rakyat bangsa Papua untuk bersuara atas kejahatan kemanusiaan yang sedang berlangsung di tanah Papua.

Advertisement

Artikel Terkait

Ketua KADIN Waropen Andre Wonatorei Tegaskan Komitmen Perjuangkan Pengusaha Asli Papua

Ketua KADIN Waropen Andre Wonatorei Tegaskan Komitmen Perjuangkan Pengusaha Asli Papua

Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Waropen, Andre Wonatorei, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan keberpihakan terhada

Satgas Damai Cartenz Bekuk DPO Penembakan Karyawan Freeport di Mimika

Satgas Damai Cartenz Bekuk DPO Penembakan Karyawan Freeport di Mimika

Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz-2026 menangkap seorang pria berinisial AK (37) yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) kasus penemb

Polisi Percepat Proses Hukum Dua Pelajar Tersangka Pemerkosaan

Polisi Percepat Proses Hukum Dua Pelajar Tersangka Pemerkosaan

Kepolisian Resor Mimika memastikan proses hukum terhadap dua pelajar berinisial DS (18) dan OY (17) yang diduga melakukan pemerkosaan akan d

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer