CEPOSONLINE.COM, MERAUKE- Pemerintah Provinsi Papua Selatan menyatakan komitmennya terhadap pembangunan orang asli Papua termasuk terhadap kelompok rentan.
Hal tersebut disampaikan Asisten I Setda Provinsi Papua Selatan Agustinus Joko Guritno mewakili Gubernur Papua Selatan saat membuka Forum Tematik Kelompok Rentan, Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Fortembang) Papua Selatan, Selasa (31/3/2026).
Forum Tematik Kelompok Rentan Fortembang ini digelar Badan Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah (Baperinda) Papua Selatan kerja sama dengan Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) dan Jerat Papua.
‘’Sebagai daerah otonom baru, Provinsi Papua Selatan memiliki komitmen kuat untuk memastikan bahwa pembangunan daerah dilaksanakan secara adil, inklusif, dan berpihak kepada orang asli Papua serta kelompok termasuk rentan. Komitmen ini telah dituangkan dalam kebijakan penetapan panduan daerah, melalui penyelenggaraan Forum Tematik Kelompok Rentan Pra-Musrenbang yang akan kita luncurkan hari ini,’’ kata Joko Guritno.
Dikatakan, dalam mendorong transformasi panduan pelaksanaan Fortembang yang diluncurkan tersebut bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen strategis perencanaan pembangunan daerah.
‘’Melalui panduan ini, kita ingin memastikan bahwa proses Musrenbang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi mampu menghadirkan partisipasi masyarakat yang lebih bermakna, serta mengintegrasikan aspirasi masyarakat ke dalam kebijakan dan penganggaran daerah secara nyata,’’ katanya.
Namun diakuinya, selama ini pelaksanaan Musrenbang masih dihadapkan pada tantangan, dimana partisipasi masyarakat seringkali belum sepenuhnya optimal dan cenderung bersifat seremonial.
Oleh karena itu, dalam konteks penyusunan RKPD tahun 2027, kehadiran Fortembang menjadi sangat penting sebagai panduan praktis dalam memperkuat pelibatan kelompok rentan yang selama ini masih terbatas keterwakilannya.
‘’Proses kita mendorong melalui Fortembang, perencanaan pembangunan yang lebih berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat, serta terhubung secara sistematis dengan dokumen perencanaan daerah. Dengan demikian, Fortembang menjadi bagian penting dalam mendukung tata kelola otonomi khusus yang lebih efektif, tepat guna, tepat waktu, dan tepat sasaran,’’ jelasnya.
Dikatakan, penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan prinsip open government, yaitu pemerintahan yang terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Prinsip ini menuntut agar proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tidak lagi bersifat tertutup, melainkan memberikan ruang yang nyata bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif.
Karena itu, lanjutnya dalam setiap tahapan harus adanya keterlibatan kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan masyarakat adat, harus menjadi bagian perencanaan integral dalam pembangunan.
‘’Partisipasi masyarakat bukan hanya untuk didengar, tetapi juga untuk memastikan adanya transparansi, pengawasan publik, dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang diambil. Dengan begitu, perlu kita sadari bahwa Papua Selatan juga merupakan bagian dari wilayah proyek strategis nasional.
Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat, khususnya orang asli Papua, menjadi sangat penting dan krusial tidak hanya dalam perencanaan tetapi juga dalam mengawal dan memantau pelaksnaan sesuai dengan pembangunana agar berjalanan kebutuhan dan kepentingan orang asli Papua Selatan,’’ terangnya.
Gubernur Apolo Safanpo juga mengharapkan melalui pelaksanaan Fortembang tahun 2026 ini, dapat menghasilkan rumusan isu-isu prioritas yang akurat, kontekstual, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat.
‘’Hasil dari forum ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi strategis yang akan diintegrasikan dalam Musrenbang RKPD Tahun 2027. Saya juga menekankan kepada seluruh perangkat daerah agar membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat, serta menjadikan masukan dari kelompok rentan sebagai bagian penting dalam perumusan kebijakan pembangunan,’’ terangnya.
Gubernur Apolo juga menyampaikan apresiasi kepada Bapperida Provinsi Papua Selatan, SKALA DAN Jerat yang telah menjadi mitra strategis pemerintah Propinsi Papua selatan dalam mendorong pemerintahan yang lebih partisipatif dan inklusif. (*)
Editor : Abdel Gamel Naser