Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkot Jayapura Serahkan LKPD 2025 kepada BPK, Wujud Komitmen Transparansi Keuangan Daerah

Y
Penulis: Yohanes Palen❯
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo saat menyerahkan LKPD 2025 kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua, Bhuono Agung Nugroho. (CEPOSONLINE.COM/HANS PALEN).
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo saat menyerahkan LKPD 2025 kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua, Bhuono Agung Nugroho. (CEPOSONLINE.COM/HANS PALEN).

Advertisement

CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Pemerintah Kota Jayapura secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua, Selasa (31/3/2026).

Penyerahan laporan tersebut merupakan bentuk kewajiban pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kepada publik melalui lembaga pemeriksa negara.

Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo mengatakan, penyusunan LKPD ini merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006.

Advertisement

Hal ini berkaitan tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ia menjelaskan, pada awal tahun 2026 Pemerintah Kota Jayapura telah menyusun laporan keuangan Tahun Anggaran 2025 berbasis aplikasi SIPD-RI sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Laporan yang kami susun masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan, saran, dan rekomendasi dari BPK guna menyempurnakan penyajian laporan keuangan ini,"ucap Abisai Rollo

Advertisement

Kata Abisai Rollo bahwa, Pemerintah Kota Jayapura akan terus berupaya meningkatkan kinerja serta menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu dan akurat.

"Saya apresiasi kepada BPK Perwakilan Provinsi Papua yang telah melakukan pemeriksaan pendahuluan atas laporan keuangan Tahun 2025,"ujar pria yang disapa ABR ini.

ABR berharap, dengan berbagai perbaikan yang dilakukan, Pemerintah Kota Jayapura kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua, Bhuono Agung Nugroho, menjelaskan bahwa penyerahan LKPD unaudited tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura, tetapi juga oleh Pemerintah Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Mamberamo Raya.

Advertisement

Artikel Terkait

Golkar Jayapura Gelar Pasar Murah, Salurkan Ribuan Paket Sembako Bantu Ringankan Beban Warga

Golkar Jayapura Gelar Pasar Murah, Salurkan Ribuan Paket Sembako Bantu Ringankan Beban Warga

Menurutnya, program pasar murah ini penting untuk membantu masyarakat, terutama menjelang akhir tahun ketika kebutuhan rumah tangga

HUT ke-27 DWP, Abisai Rollo Ajak Perempuan Jayapura Berkarakter, Berdaya dan Inspiratif

HUT ke-27 DWP, Abisai Rollo Ajak Perempuan Jayapura Berkarakter, Berdaya dan Inspiratif

Ia juga mengajak seluruh anggota DWP memperkuat persatuan, kreativitas, dan semangat untuk saling menginspirasi, mulai dari tingkat keluraha

Tiga ABK KM Super Rejeki Lompat ke Laut Seluruhnya Ditemukan Selamat

Tiga ABK KM Super Rejeki Lompat ke Laut Seluruhnya Ditemukan Selamat

Operasi pencarian dan pertolongan (SAR) terhadap tiga Anak Buah Kapal (ABK) KM Super Rejeki yang dilaporkan melompat ke laut di Perairan Ara

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer