CEPOSONLINE.COM – Anggota DPD RI Dapil Papua, Arianto Kogoya, meminta Presiden Prabowo Subianto mengkaji ulang rencana program transmigrasi ke Tanah Papua.
Arianto menyebut, tenaga medis dan guru lebih dibutuhkan saat ini, khususnya di Papua Pegunungan ketimbang transmigrasi.
"Ini realita yang terjadi di Papua Pegunungan.”
“Lebih baik berikan guru dan medis. Papua Pegunungan membutuhkan 5.000 guru dan medis," kata Arianto Kogoya, Kamis (24/10/2024).
Selain itu kata Arianto, kondisi keamanan yang belum sepenuhnya kondusif, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan program transmigrasi.
"Faktor keamanan belum sepenuhnya kondusif, sehingga bisa jadi ada kekhawatiran masyarakat untuk mengikuti program tersebut," ujarnya.
Olehnya itu, Arianto menyarankan sebaiknya Kementerian Transmigrasi mengirimkan "transmigrasi khusus" ke Papua khususnya Papua Pegunungan.
Transmigrasi khusus yang dimaksud ialah, transmigrasi guru dan medis.
Sebab, Tanah Papua khususnya Papua Pegunungan sangat membutuhkan guru dan medis.
Selain itu lanjut Arianto, Papua bukanlah tanah kosong.
Lebih lanjut Arianto mencontohkan, untuk Kabupaten Tolikara terdapat 74 sekolah dasar (SD) dan 142 guru ASN.
Artinya, setiap SD hanya mendapatkan dua guru.
"Ini sangat kurang sekali. Jadi kami minta Presiden Prabowo mendorong peningkatan pendidikan dan kesehatan khusus OAP, sehingga mereka dididik dan ditempatkan untuk melayani," tuturnya.
Ia menambahkan, apabila pemerintah ingin memakai tanah di Papua harus dilakukan ganti untung seperti di Pulau Jawa.
"Tanah Papua bukan tanah kosong. Sejengkal tanah ada pemiliknya yakni masyarakat adat, sebagai mana diakui negara melalui Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus)," pungkasnya.
Sebagai informasi, Menteri Transmigrasi Iftitah mengaku mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan program transmigrasi ke wilayah Indonesia Timur, khususnya Papua. (*)
Editor : Gratianus Silas