CEPOSONLINE.COM, MANOKWARI — Aktivitas penambangan emas ilegal di sepanjang aliran Sungai Wariori dan Wasirawi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, menjadi sorotan.
Anggota DPR RI Dapil Papua, Yan Mandenas, bersama Bupati Manokwari, Hermus Indou, meninjau langsung lokasi tambang pada Jumat (22/8/2025).
Mereka menemukan kerusakan lingkungan yang semakin parah dan mendesak pemerintah pusat segera turun tangan.
Yan Mandenas mengungkapkan, kondisi Sungai Wariori sudah berubah drastis akibat pengerukan tambang.
“Yang terjadi di sepanjang batang air dari Sungai Wariori, bentuk sungai ini sudah berubah total menjadi kolam-kolam besar yang ditinggalkan oleh aktivitas pertambangan emas ilegal,” tegas Mandenas.
Ia menilai lambannya penertiban tidak lepas dari adanya oknum yang membekingi tambang ilegal tersebut.
“Kalau tidak ada pejabat yang bermain, mustahil tambang sebesar ini bisa berjalan terus. Peringatan sudah kami sampaikan kepada Menteri ESDM sejak tiga tahun lalu, tetapi hingga kini belum ada langkah tegas.”
“Pemerintah pusat jangan tutup mata,” ujar politisi Partai Gerindra itu.
Kerusakan sungai makin nyata saat rombongan tiba di lokasi tambang. Aliran Sungai Wariori yang biasanya deras kini hanya menyisakan lubang-lubang besar berisi air keruh kehijauan.
Di salah satu sisi, ekskavator masih beroperasi mengeruk badan sungai, sementara dua pekerja tampak menyemprotkan air ke bebatuan untuk mencari butiran emas.
Jejak merkuri sebagai bahan kimia pemisah emas diduga kuat mencemari air, mengancam ribuan warga yang bergantung pada sungai tersebut.
Suasana di lokasi juga memperlihatkan upaya pekerja tambang untuk menutupi aktivitasnya.
Rombongan DPR RI dan Bupati Manokwari sempat diadang batang pohon besar yang ditebang di tengah jalan menuju Wasirawi.
Sesampainya di area tambang, banyak pekerja memilih bersembunyi di balik bedeng begitu melihat rombongan tiba.
Air deras dari hulu ini mengular dengan menghindari lubang-lubang raksasa yang dihalangi benteng pasir.
Di beberapa sisi sungai tampak bedeng dengan atap terpal yang menjadi tempat tinggal sementara para buruh tambang.
Sebagian besar pekerja ternyata bukan berasal dari Papua, melainkan didatangkan dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Sulawesi, Jawa, hingga Sumatera.
Mereka direkrut langsung oleh pengusaha tambang yang berhubungan dengan kepala suku sebagai pemilik tanah ulayat.
Hermus Indou, Bupati Manokwari, menekankan dampak serius yang dirasakan masyarakat akibat aktivitas ilegal itu.
“Air yang seharusnya digunakan warga untuk bertani kini tercemar bahan kimia berbahaya. Pertanian stagnan dan warga gagal panen,” ujarnya.
Selain pencemaran, Hermus menyoroti banjir yang berulang kali melanda wilayah hilir.
Sedimentasi akibat galian tambang membuat aliran Sungai Wariori menyempit dan meluap ke permukiman.
“Lebih dari 4.000 warga terdampak. Rumah hingga tempat ibadah sempat terendam banjir selama dua pekan,” ungkapnya.
Hermus menambahkan, kendala lain yang dihadapi pemerintah daerah adalah keterbatasan kewenangan.
“Kami hanya bisa koordinasi dengan aparat penegak hukum agar dilakukan penertiban. Jika perlu, kita tata melalui koperasi agar masyarakat juga bisa menikmati hasil secara legal,” katanya.
Sementara itu, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menegaskan pihaknya konsisten menindak tambang ilegal, terutama yang menggunakan alat berat.
“Sepanjang ini belum ada izin, aktivitas pertambangan khususnya yang mempergunakan alat berat akan kita tindak.”
“Namun kalau pengambilannya tradisional, sementara ini kita masih berikan izin karena itu masyarakat setempat, jadi yang model mendulang silakan,” jelasnya.
Kapolda menambahkan, Polda Papua Barat sudah menindak sejumlah kasus dan memastikan tidak ada anggotanya yang terlibat.
“Saya sudah sampaikan kebijakan bahwa tidak ada anggota Polda yang terlibat dalam berbagai aktivitas penambangan ilegal, bukan cuma tambang tetapi berbagai bentuk lainnya. Kalau ada, akan langsung kita tindak,” tegasnya. (*)
Editor : Gratianus Silas