Dilansir dari radarsolo.jawapos.com, angka fantastis tersebut memancing skeptisisme pakar hingga masyarakat yang mempertanyakan keberadaan daging sapi di ompreng para siswa.
Apalagi faktanya, selama ini justru lebih banyak ditemui ompreng para siswa yang berisi lauk telur atau daging ayam.
Lalu, di mana keberadan daging sapi yang disebut bisa disembelih hingga 19.000 ekor untuk kebutuhan MBG tiap hari?
Usai viral sorotan tajam soal klaim kebutuhan 19.000 ekor sapi itu, Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya memberikan klarifikasi.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa narasi mengenai belasan ribu ekor sapi tersebut sejatinya bukanlah data operasional harian yang sudah dilaksanakan.
Menurutnya, angka tersebut hanyalah sebuah simulasi logistik untuk menggambarkan besarnya skala kebutuhan pangan jika program dijalankan secara serentak dengan menu yang seragam.
BGN Bilang Hanya Pengandaian
Dadan menjelaskan, angka 19.000 ekor sapi merujuk pada asumsi jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang direncanakan akan tersebar di seluruh Indonesia.
Jika seluruh unit tersebut diperintahkan memasak daging sapi di hari yang sama, maka kebutuhan totalnya memang mencapai belasan ribu ekor.
"Ini hanya pengandaian. Jadi, satu SPPG itu jika memasak daging sapi maka dia membutuhkan satu ekor. Kalau seluruh SPPG kita instruksikan pada tanggal tertentu untuk masak sapi, tinggal dikalikan saja jumlah SPPG dengan satu ekor sapi," jelas Dadan, Kamis (23/4/2026).
Secara teknis, satu unit SPPG membutuhkan pasokan sekitar 350 hingga 382 kg daging dalam satu kali siklus masak untuk memenuhi porsi gizi sasaran.
Jumlah tersebut, menurut Dadan, setara dengan bobot daging murni dari satu ekor sapi dewasa.
Alasan Menu MBG Tidak Diseragamkan
BGN mengungkapkan bahwa mereka sengaja tidak menerapkan kebijakan menu seragam secara nasional, termasuk dalam penggunaan daging sapi.
Pengalaman masa lalu menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan di pasar domestik.
Dadan mengenang peristiwa pada 17 Oktober lalu, saat penyajian menu nasi goreng telur untuk 36 juta penerima manfaat menyebabkan gejolak ekonomi singkat.
Di mana saat itu program MBG membutuhkan 36 juta butir telur (sekitar 2.200 ton).
Sehingga berdampak pada harga telur di pasaran sempat melonjak hingga Rp3.000 akibat tekanan permintaan yang masif dalam satu hari.
Oleh karena itu, kata Dadan, BGN kemudian memilih pendekatan yang fleksibel.
Sebab, jika diperintahkan menu nasional secara serentak, tekanan terhadap konsumsi pasti sangat tinggi dan memicu inflasi harga pangan.
"Kami ingin memberdayakan potensi sumber daya lokal dan juga kesukaan masyarakat lokal supaya tekanan terhadap konsumsinya tidak terlalu tinggi," papar dia.
Sebelumnya, Guru Besar Fakultas Peternakan (Fapet) UGM, Prof Panjono mempertanyakan klaim BGN yang menyebut kebutuhan 19.000 ekor sapi untuk program MBG tiap harinya.
Ia menilai angka tersebut perlu dikaji ulang secara rasional dan menuntut transparansi pendistribusian pangan.
Menurutnya, klaim tersebut terasa kontradiktif dengan realita menu yang selama ini didominasi oleh ayam, telur, dan ikan.
“Kalau benar 19 ribu ekor sapi dipotong dalam sehari, dan 4 kali dalam sebulan, seharusnya daging sapi rutin muncul dalam menu. Tapi praktiknya, menu MBG lebih banyak ayam, telur, dan ikan. Jadi, rasanya perlu dibuktikan kebenarannya. Belum lagi terkait ketersediaan sapinya,” papar Panjono, beberapa waktu lalu. (*)
Editor : Weny Firmansyah