CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Pemerintah resmi memberlakukan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2026 yang membawa perubahan penting dalam administrasi kependudukan di Indonesia.
Adapun kebijakan ini berdampak langsung bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya terkait pencantuman status pekerjaan dalam dokumen resmi.
Permendagri tersebut merupakan perubahan atas Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku administrasi kependudukan.
Salah satu poin utama dalam aturan baru ini adalah penyeragaman penulisan jenis pekerjaan pada dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK).
Mulai tahun 2026, kolom pekerjaan yang sebelumnya dapat mencantumkan “PNS” atau “PPPK”, kini wajib disederhanakan menjadi satu istilah, yakni Aparatur Sipil Negara (ASN).
Hal ini juga berlaku bagi seluruh anggota keluarga dalam KK yang berstatus pegawai pemerintah.
Kebijakan ini sempat memunculkan kekhawatiran di kalangan pegawai, dengan munculnya isu bahwa status PNS dan PPPK dihapus.
Namun, pemerintah menegaskan bahwa perubahan ini murni bersifat administratif, bukan penghapusan status hukum kepegawaian.
Secara regulasi, baik PNS maupun PPPK tetap memiliki kedudukan yang sama seperti sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
PNS tetap dengan hak pensiun dan jenjang karier, sementara PPPK tetap menjalani sistem kontrak sesuai ketentuan yang berlaku.
“Perubahan ini hanya pada penulisan di dokumen kependudukan, bukan pada status kepegawaian,”demikian penegasan pemerintah dalam berbagai sosialisasi kebijakan tersebut.
Penyederhanaan ini dinilai sebagai bagian dari upaya modernisasi administrasi kependudukan sekaligus menciptakan konsistensi data nasional.
Dengan penggunaan istilah tunggal “ASN”, pemerintah ingin menghindari perbedaan penulisan yang selama ini muncul di KTP dan KK.
Selain itu, langkah ini juga menjadi bagian dari reformasi birokrasi untuk menegaskan bahwa seluruh pegawai pemerintah berada dalam satu sistem kepegawaian nasional, yakni ASN.
Dari sisi dampak, perubahan ini lebih terasa pada aspek administratif dan persepsi publik.
Identitas pekerjaan menjadi lebih ringkas dan seragam, namun tidak memengaruhi hak, kewajiban, maupun sistem kerja masing-masing pegawai.
Pemerintah juga menegaskan bahwa tidak ada kewajiban bagi PNS maupun PPPK untuk langsung mengganti dokumen kependudukan.
Penyesuaian akan dilakukan secara bertahap, misalnya saat perpanjangan KTP-el atau perubahan data pada KK.
Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN), jumlah ASN di Indonesia per 31 Desember 2025 mencapai 6.546.083 orang.
Angka tersebut terdiri dari 3.557.697 PNS, 2.040.965 PPPK, serta 947.421 PPPK paruh waktu. Jumlah ini diperkirakan terus bertambah seiring penerbitan SK PPPK terbaru pada tahun 2026.
Dengan demikian, Permendagri Nomor 6 Tahun 2026 tidak menghapus status PNS maupun PPPK, melainkan hanya menyeragamkan penulisan status pekerjaan dalam dokumen kependudukan menjadi ASN sebagai bagian dari sistem administrasi yang lebih sederhana dan terintegrasi. (*).
Editor : Yohanes Palen