CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Polemik anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kian memanas di Senayan.
Wakil rakyat di DPR RI dari Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kini saling berbalas pernyataan terkait sumber pendanaan program tersebut.
Perseteruan dipicu kritik keras PDIP soal alokasi anggaran Rp 223,5 triliun untuk MBG yang disebut diambil dari porsi anggaran pendidikan nasional.
PDIP menilai dana tersebut bersumber dari mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD, sehingga memunculkan pertanyaan publik mengenai komitmen pemerintah terhadap sektor pendidikan.
Di sisi lain, Fraksi Golkar menegaskan bahwa anggaran MBG telah melalui pembahasan dan persetujuan bersama antara DPR dan pemerintah dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) hingga disahkan dalam rapat paripurna menjadi Undang-Undang APBN.
Golkar menyebut seluruh fraksi, termasuk PDIP, tidak menyampaikan penolakan saat proses pengambilan keputusan berlangsung.
Perdebatan ini pun melebar ke ranah politik, meski program MBG sendiri digadang-gadang sebagai salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya meningkatkan kualitas gizi dan mencetak generasi unggul.
Ketegangan antar fraksi tersebut memperlihatkan dinamika politik anggaran di parlemen, sekaligus membuka ruang diskusi publik mengenai transparansi, komposisi, dan efektivitas penggunaan anggaran negara.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Golkar, Yahya Zaini mengatakan, anggaran MBG telah menjadi kesepakatan bersama antara DPR dan pemerintah.
Ia menyebut seluruh fraksi, termasuk PDIP, tidak menyampaikan penolakan saat pembahasan di tingkat Badan Anggaran (Banggar) maupun saat pengesahan dalam rapat paripurna DPR.
“Terkait anggaran MBG sudah menjadi kesepakatan antara DPR dan pemerintah,"kata Yahya kepada wartawan di Jakarta baru-baru ini.
Yahya menyampaikan, semua fraksi di DPR sepakat dengan anggaran MBG yang telah disetujui Banggar dan disahkan dalam Paripurna DPR sehingga menjadi UU APBN.
Ia menambahkan, keputusan tersebut diambil secara bulat tanpa adanya penolakan dari fraksi mana pun.
Termasuk F-PDIP tidak ada yang menolak waktu pembahasan di Banggar dan Paripurna. Sehingga menjadi keputusan yang bulat.
Yahya juga menegaskan bahwa secara kelembagaan, Golkar tidak terlibat dalam pengelolaan teknis program MBG.
Namun sebagai partai pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Golkar menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program tersebut.
“Golkar sangat mendukung kesuksesan Program MBG karena tujuannya sangat mulia, yakni mencetak generasi sehat, cerdas, dan berkualitas,”kata Yahya.
Lanjut Yahya bahwa, pengelolaan MBG bukan ranah politik, melainkan program sosial strategis.
Sehingga kerja sama antara Badan Gizi Nasional (BGN) dengan berbagai yayasan dan elemen masyarakat sebagai langkah tepat untuk mempercepat pelaksanaan program.
“Dalam kurun waktu satu tahun, sudah berdiri lebih dari 22 ribu dapur SPPG dengan penerima manfaat sekitar 60 juta orang. Kalau MBG dikerjakan sendiri oleh BGN tidak mungkin mencapai capaian sebanyak itu,” jelasnya.
Meski demikian, Yahya mengakui jika dalam pelaksanaan masih ditemukan kekurangan, maka hal tersebut menjadi tantangan yang harus terus dievaluasi dan diperbaiki. (*).
Editor : Yohanes Palen