CEPOSONLINE.COM,JAYAPURA - Kepala Sekretariat Komnas Frits Ramandey menyebut bahwa MBG sejatinya bukan program melainkan sebuah proyek yang menguras banyak anggaran. MBG juga bukan ide murni presiden melainkan menjiplak dari beberapa negara yang sudah menjalankan sebelumnya.
Karenanya Presiden Prabowo kata Frits harus diingatkan, harus ditegur bahwa MBG masih menimbulkan banyak masalah dan tetap harus melihat skala prioritas. Apakah memang makanan yang dibutuhkan para pelajar atau justru pendidikan gratis yang dimimpikan. Presiden jangan terkesan memaksakan meski menjadi janji politiknya.
Pasalnya menurut Frits MBG masih memiliki banyak celah dan rawan untuk dilakukan gugatan. "Saya harus katakan seperti itu, MBG ini rawan digugat, mungkin saat ini saja belum ada yang mau menggugat," kata Frits dalam diskusi dalam rangka Hari Pers Nasional di Pondok Skyper, Skyline, Senin (9/2/2026). Ia menganggap bahwa MBG sejatinya hanya untuk komunitas tertentu, bukan untuk seluruh rakyat Indonesia.
Padahal dananya diambil dari pajak seluruh masyarakat Indonesia. "Programnya belum diresources secara baik, sementara anggaran negara telah digunakan triliunan dan ini menurut saya bisa digugat karena masih raba-raba," tambahnya.
Ia menyebut hal lain yang patut dikiritisi. Kalimat awal diberikan kepada seluruh anak sekolah namun yang terjadi masih banyak sekali anak sekolah di daerah yang belum merasakan yang namanya MBG. Sehingga nilai keadilannya belum terpenuhi.
"Kalau bicara sekolah ya harusnya smua sekolah. Tapi kan banyak sekali yang tidak tersentuh, ada potensi melanggar HAM disitu, belum segera dipenuhi dan terkesan negara abai," sambungnya.
Lalu catatan lainnya jangan ada diskresi presiden yang membuat program lain tereduksi. "Ini kita akui saja banyak program lain yang akhirnya dikorbankan karena dananya terserap semua di MBG. Ini akan menimbulkan resistensi kepada penerima manfaat maupun pegawai sendiri karena program di dinasnya tidak jalan. Programnya bagus tapi masih ngawur," cecar Frits.
"Prabowo harus dikasitau dan jangan justru tidak mau tahu," tutupnya. Sementara Wakil Ketua I DPRK Kota Jayapura Imam Khoiri menyampaikan namanya program baru bisa dipastikan ada banyak yang kurang dan perlu perbaikan.
Namun jangan justru karena belum matang akhirnya tidak ada perbaikan yang dilakukan. Imam menyampaikan bahwa di Jayapura ada 30 dapur dan ia sudah pernah mengecek salah satunya. Yang perlu dikawal adalah apakah pemenuhan gizi ini bisa dilakukan atau justru mandeg. "Saya setuju bahwa harus tepat sasaran. Anak-anak di daerah tertinggal terpencil ini patut masuk dalam list prioritas," tambahnya.
Dan menurutnya jika mengejar mutu dan kualitas maka harga perporsi patut dinaikkan. "Kami melihat Pak Prabowo ingin memastikan agar anggaran yang sudah dimasukkan dalam program ini benar terserap ke masyarakat," ungkapnya. Ia memaparkan bahwa untuk aspek pengawasan cukup ketat apalagi bila terjadi insiden maka dapur bisa langsung ditutup.
"Jadi disini saya memilih koma dan MBG tetap dibutuhkan di Papua meski masih perlu dilakukan evaluasi agar semua anak bisa mencicipi dan tak terjadi kjadian keracunan dan lain-lain," bebernya. Ia juga berharap masyarakat tetap peduli dengan memberikan masukan dari semua program kerja pemerintah agar tetap mengawasi masing-masing anggaran yang digunakan. "Sekali lagi saya pikir MBG adalah program yang baik namun memang karena masih tahun pertama akhirnya banyak hal yang harus diperbaiki," tutupnya. (*)
Editor : Abdel Gamel Naser