CEPOSONLINE.COM,JAYAPURA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi angkat bicara soal wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Menurutnya, pemerintah memantau seluruh aspirasi yang berkembang di masyarakat.
“Pemerintah pada dasarnya mendengarkan seluruh aspirasi dan pendapat," kata Prasetyo Hadi di Jakarta, Senin (29/12). Prasetyo menilai, perbedaan pandangan mengenai sistem pemilihan kepala daerah merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Setiap pihak memiliki penilaian masing-masing, baik terkait kelebihan maupun kekurangan dari sistem yang saat ini berjalan.
Menurut Prasetyo, keberanian melakukan evaluasi dan perubahan sistem diperlukan apabila dalam praktiknya ditemukan berbagai dampak negatif. Ia menegaskan, perubahan sistem bukanlah hal tabu jika bertujuan memperbaiki kualitas demokrasi.
“Harus berani untuk melakukan perubahan dari sistem, manakala kita mendapati bahwa sistem yang kita jalankan sekarang itu banyak juga sisi negatifnya,” tutur Prasetyo. Salah satu persoalan utama yang disoroti adalah tingginya ongkos politik dalam pelaksanaan Pilkada langsung. Prasetyo menyebut, mahalnya ongkos politik menjadi beban, baik bagi calon kepala daerah maupun sistem politik secara keseluruhan.
“kita tahu bahwa menjadi kepala daerah, bupati, wali kota, maupun gubernur, ongkosnya sangat besar,” jelasnya. Tingginya biaya politik dinilai berpotensi melahirkan berbagai persoalan turunan dalam praktik pemerintahan di daerah. "Dari biaya yang tinggi berpotensi muncul persoalan lain," tutupnya. (*)
Editor : Abdel Gamel Naser