Secara terpisah Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long menilai bahwa selaku wakil pemerintah pusat di Papua, pendapat gubernur merupakan pendapat rakyat Papua, termasuk juga kekecewaan gubernur merupakan representasi dari suara hati rakyat Papua.
Along panggilan akrabnya membeberkan bahwa Gubernur Papua sudah lama menyerahkan dokumen rancangan Undang-Undang Otsus Plus ke Kemendagri. Dimana penyusunan dokumen rancangan UU Otsus ini telah berdasarkan kajian akademis, hasil riset penelitian, dan aspirasi seluruh rakyat Papua. Hasil ini yang kemudian diserahkan ke pemerintah pusat melalui Presiden dan DPR RI Periode 2009 – 2014.
“Kalau pemerintah pusat bijaksana dan peduli, maka seharusnya rancangan inilah yang dibahas. Sebab, di sanalah tertuang pikiran orang Papua yang perlu dibahas di tingkat pusat dalam kaitannya dengan Otsus,” uajr Along kepada wartawan, Rabu (31/7) kemarin.
Termasuk juga, ketika misalnya, terdapat isi rancangnan yang perlu ditambah, dikurangi, maupun barangkali bertentangan dengan prinsip UUD 45, maka itulah yang kemudian menjadi pembahasan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Papua.
“Namun, yang kita ketahui, UU Otsus Plus ini tidak ada tindaklanjutnya. Makanya, ini yang membuat kekecewaan yang sangat besar bagi rakyat Papua. Dengan kata lain, kalau pemerintah pusat peduli dengan Papua, kenapa baru menyurati Pemprov terkait rencana evaluasi UU Otsus,” tambahnya.
Hal ini pula yang kemudian dinilai sebagai pertanyaan besar, terlebih terkait keseriusan pemerintah pusat terhadap rakyat Papua. Sekalipun diketahui bahwa perjalanan Otsus yang hampir 25 tahun ini telah berdampak positif.
“DPR Papua memberikan dukungan terhadap gubernur, sehingga harus menjadi satu hal yang juga perlu direspon pemerintah pusat. Jangan malah kehendak pemerintah pusat ini tidak merepresentasi aspirasi rakyat Papua,” pungkasnya. (ade/nat)
Editor : Administrator