Informasi yang dihimpun Malut Post, kemarahan polisi berawal dari obrolan di grup WhatsApp (WAG) komunitas polisi Halsel, Sabtu malam (27/4) sekitar pukul 20.00 WIT. Dalam WAG tersebut, para anggota saling menanyakan besaran honor pengamanan yang dinilai berbeda dari kabupaten/kota lain.
Molornya tahapan pemilu juga tak membuat besaran honor mereka ditambah. Pembahasan soal honor ini bocor hingga ke telinga Kepala Bagian Operasional Polres Halsel (Kabag Ops) AKP Roy Simangungsong.
Roy lantas menghubungi salah satu anggota dan memerintahnya menghapus chat soal honor itu. Alasannya, pucuk pimpinan Polres marah. Namun, perintah Roy tak digubris. Sekitar pukul 22.00, salah satu anggota WAG dipanggil menghadap Kapolres AKBP Agung Setyo Wahyudi. Dalam pertemuan itu, Kapolres disebut membanting buku DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Polres di hadapan anggotanya. Ia juga mengancam memutasikan antarprovinsi anggota yang menanyakan soal pengelolaan anggaran pengamanan.
Bukannya keder, para anggota polisi yang rata-rata merupakan bintara itu malah melawan. Mereka kompak absen dalam apel gelar pasukan persiapan pengamanan pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halsel, Minggu (28/4). Alhasil, yang mengamankan pleno hanya Kapolres, Kabag Ops, dan beberapa perwira lain.
Pembangkangan itu berlanjut hingga Senin (29/4). Saat apel gelar pasukan di Mapolres yang melibatkan instansi lain seperti TNI dan Satpol PP, para bintara tersebut justru datang melakukan orasi. Sembari berdemonstrasi, mereka mempertanyakan honor pengamanan pemilu dan ancaman Kapolres memutasi mereka.
Dalam salah satu video yang viral di media sosial, Kapolres mengakui ancaman tersebut keluar lantaran dirinya dikuasai emosi. ''Tapi tidak ada niat sama sekali untuk melakukan mutasi,” katanya dari atas podium sebelum meninggalkan lapangan upacara karena terus diteriaki anak buahnya.
Para bintara polisi juga mendesak AKP Roy dicopot. Sebab, dia dinilai paling bertanggungjawab terhadap pengelolaan anggaran di Polres. Mereka lantas membandingkan honor dengan anggota dari kabupaten lain. “Contoh di Polres Halbar (Halmahera Barat, Red), PAM (pengamanan, Red) dalam Kota Jailolo saja dapat honor total Rp 1,8 juta. Di Polres Halsel dalam Kota Labuha cuma dapat Rp 275 ribu. Bahkan di Kecamatan Pulau Makian hanya Rp 700 ribu, di Obi hanya Rp 800 ribu. Begitu pula di Mandioli hanya Rp 350 ribu. Sementara kami PAM dari 13 April sampai 26 April. Jadi pasti ada pemotongan,” ungkap seorang anggota dalam demo tersebut.
Demonstrasi para bintara itu membuat apel gelar pasukan batal. Anggota polisi melanjutkan aksinya dengan membakar ban bekas. Mereka kemudian menyerbu masuk Mapolres dan menyegel ruangan Kabag Ops.
Wakapolda Malut Kombespol Lukas Akbar A. yang bertolak ke Halsel setelah mendapat informasi demonstrasi baru tiba pukul 18.20 WIT. Ia didampingi Direktur Ditreskrimsus Karo Ops dan Kabid Propam. Tim tersebut langsung melakukan tatap muka dengan pimpinan dan seluruh anggota Polres.
Di hadapan bawahannya dan awak media, Lukas mengungkapkan, anggaran pengamanan untuk Halsel sebenarnya paling besar dibandingkan kabupaten/kota lain. “Saya tidak tahu DIPA-nya soal angka pasti, yang pasti Polres Halsel dapat paling besar karena jumlah TPS-nya terbanyak,” ungkapnya. Halsel memang wilayah terbesar di Maluku Utara. Halsel memiliki 30 kecamatan, 249 desa, dan 730 TPS.
Wakapolda yang didampingi Kapolres Halsel AKBP Agung Setyo Wahyudi dan Wakapolres Kompol Wahyu Adi Waluyo menuturkan, aksi protes tersebut sudah viral di media sosial dan telah sampai ke Mabes Polri. Karena itu, kasus itu akan terus diproses hingga tuntas. "Oknum pejabat Polres Halsel yang diadukan anggota itu akan ditindak tegas dan langsung dimutasi," tegasnya.
Dia meminta seluruh anggota menahan diri. Sebab, aksi mereka terkait dengan nama baik kepolisian. Pertemuan terbuka itu bakal dilanjutkan dengan pertemuan tertutup untuk mencari jalan keluar.
Sementara itu, Kapolres dan Wakapolres Halsel yang hendak diwawancarai usai pertemuan sama-sama tutup mulut. Kapolres tak bersedia mengatakan apapun dan langsung berlalu. ''Nantilah, kalau Pak Kapolres sudah rapat khusus dengan Pak Wakapolda barulah diwawancarai," kata Wakapolres kepada Malut Post. Sedangkan Kabag Ops sudah tak terlihat sejak didemo anggotanya.
Sementara itu, Kapolda Maluku Utara Brigjen (Pol) Suroto yang diwawancarai di Ternate mengatakan bahwa masalah di Polres Halsel hanya miskomunikasi. Jenderal bintang satu itu menjelaskan, tak ada pemotongan anggaran pengamanan seperti yang dicurigai para anggota Polres Halsel. Anggaran yang tersedia, kata dia, kemungkinan besar tak mencukupi lantaran kesalahan perhitungan masa tahapan pemilu.
''Anggota PAM itu kan ada batas waktunya, misalnya (tahap) pemungutan-penghitungan tiga hari, pleno lima hari. Namun kenyataannya, anggota harus mengawal kotak suara sejak tanggal 14 (April). Lalu tahapan juga molor, mulai dari TPS sampai PPK. Bahkan sampai sekarang masih ada PPK yang plenonya belum selesai,” ungkapnya.
Kapolda merinci, tiap anggota yang bertugas pengamanan mendapat honor Rp 171 ribu per hari. Rinciannya, uang saku Rp 53 ribu, uang makan Rp 97 ribu, jasa angkut Rp 12 ribu, dan bekal kesehatan Rp 9 ribu. “Nah, dalam pelaksanaannya, tahapan pemilu molor di luar prediksi. Bahkan jadwal yang ditetapkan KPU pun bergeser. Ini bukan kemauan kami, tapi memang situasi lapangan,” ungkapnya.
Molornya tahapan pemilu membuat waktu pengamanan bertambah. Di sisi lain, honor mereka tak bertambah. “Otomatis ada selisih yang diterima dengan waktu pelaksanaan tugas,” sambung Kapolda. Dia juga mengakui ada persoalan perbedaan besaran uang pengamanan yang diterima. Dia mencontohkan, sejumlah personel Polda Malut yang di-BKO-kan ke kabupaten mendapat tambahan honor akomodasi per orang Rp 100 ribu, di luar honor Rp 171 ribu. Hal itu diduga membuat anggota yang berasal dari kabupaten merasa diperlakukan tidak adil. “Nah itu lah, mungkin mereka saling cerita di lapangan. Kemudian mungkin ini yang belum dijelaskan oleh pihak Polres (kepada anggotanya),” terangnya.
Setelah pecah demonstrasi polisi, Kapolda langsung mengirim tim ke Halsel untuk investigasi. Tim tersebut terdiri atas Wakapolda Malut, Direktur Ditreskrimsus, Karo Ops dan Kabid Propam. “Semuanya akan dievaluasi, tunggu saja. Tim sekarang lagi turun ke lokasi,” cetusnya.
Suroto menjamin persoalan tersebut tak berdampak pada pengamanan pleno. Menurut dia, pengamanan tetap berjalan seperti biasa. Dia juga berjanji mencarikan solusi untuk persoalan di Halsel. “Intinya tidak ada potongan hak anggota. Hanya saja anggaran dari negara memang segitu,” terangnya.
Dia menambahkan, aksi demonstrasi kemarin merupakan aksi dadakan. Tak ada perencanaan sebelumnya. “Karena anggota itu capek lantaran jadwalnya molor-molor terus, jadi mungkin itu hanya spontanitas,” akunya.
Sementara itu, Kabagpenum Divhumas Polri Kombespol Asep Adi Saputra menuturkan, saat ini tengah dilakukan penyelidikan tentang penyebab unjuk rasa tersebut. ”Bidang profesi dan pengamanan internal sudah turun tangan,” terangnya.
Yang akan diperiksa, antara lain, Kapolres, Wakapolres dan Kabag Operasi Polres. Ketiganya akan dikonfirmasi tentang kejadian, apakah benar ada potongan atau hanya salah paham belaka. Bagaimana hitungan honor pengamanan pemilu? Dia menuturkan bahwa semua ada ketentuannya. Namun, ada beberapa yang kondisional. ”Artinya, situasinya dinamis, proses pemilu ada yang di luar prediksi alias molor,” jelasnya.
Mengenai ancaman mutasi yang disampaikan Kapolres Halmahera Selatan, Asep menegaskan tidak bisa serta merta bicara demikian. Dia juga menuturkan, akan ada pemeriksaan terhadap setiap orang yang muncul dalam video tersebut. Sekaligus, pihak yang diduga menyebarkan video tersebut. ”Semua akan ditanya, seluruh instrumen yang ada di Polres,” jelasnya.(sam/aby/kai/oni/JPG)
Editor : Administrator