CEPOSONLINE.COM, MIMIKA - Halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika di Jalan Cenderawasih seketika riuh pada Selasa (2/6/2026).
Massa yang tergabung dalam Asosiasi Pencari Kerja Carstensz Mimika Papua (APELCAMI) menggelar aksi demonstrasi damai.
Langkah ini menjadi puncak kulminasi kegelisahan para pencari kerja lokal atas sengkarut tata kelola ketenagakerjaan, mandeknya transparansi anggaran daerah, serta minimnya keberpihakan terhadap Orang Asli Papua (OAP) di tengah melimpahnya roda ekonomi di Kabupaten Mimika.
Aksi unjuk rasa yang dikawal ketat oleh aparat keamanan ini sengaja digelar satu hari menjelang agenda krusial legislatif.
Massa mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui DPRK segera mengambil langkah konkret.
Kevin Kaviar selaku Koordinator Aksi, aliansi ini secara resmi menyodorkan 10 poin tuntutan krusial yang menyoroti isu-isu sistemis, mulai dari praktik kontraktor fiktif, perlunya reformasi sistem rekrutmen, hingga tuntutan audit total atas karut-marut penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus)
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh lagi menutup mata terhadap tingginya angka pengangguran intelektual dan teknis di kalangan OAP.
“Kami membawa 10 tuntutan resmi ini untuk diserahkan secara terbuka. Kami mendesak DPRK Mimika mengawal aspirasi ini agar ditindaklanjuti secara nyata dalam catatan rekomendasi Sidang Paripurna Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) esok hari,” tegas Kevin.
Poin utama yang menjadi sorotan APELCAMI adalah desakan penegakan hukum terhadap menjamurnya kontraktor tanpa kantor.
Mereka meminta DPRK Mimika memanfaatkan Sidang Paripurna LPJ untuk menekan Bupati agar menindak tegas kontraktor luar daerah yang memenangkan proyek fisik di Mimika, namun mengabaikan Surat Edaran (SE) Bupati mengenai kewajiban memiliki kantor cabang fisik di wilayah setempat.
APELCAMI mendesak untuk dilibatkan sebagai tim pengawas independen berbasis pangkalan data yang mereka miliki.
Selaras dengan itu, legislatif diminta segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pencari Kerja yang bertugas mengevaluasi kuota OAP di sektor industri strategis serta wajib melibatkan elemen masyarakat sipil.
Mereka juga meminta Pemda mendirikan posko khusus guna mengafirmasi akses pencaker lokal dalam program Kartu Prakerja Nasional.
Tuntutan paling krusial yang berpotensi menyandera pengesahan LPJ kepala daerah adalah desakan audit total.
Hingga massa membubarkan diri secara tertib, APELCAMI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya sidang paripurna.
Mereka mengancam akan mengerahkan gelombang massa yang jauh lebih besar jika tirai ruang sidang besok tetap mengabaikan jeritan para pencari kerja di tanah mereka sendiri.
(*)
Editor : Abdel Gamel Naser