CEPOSONLINE.COM, MIMIKA — Di balik gemerlap kekayaan alam Mimika, Papua Tengah, masih ada ribuan pasang mata yang menatap masa depan dengan kecemasan administratif.
Mereka adalah pasangan suami-istri yang sah secara adat atau agama, namun "gaib" di mata hukum negara.
Ketiadaan akta nikah resmi bukan sekadar masalah selembar kertas, melainkan tembok tebal yang menghalangi anak-anak mereka mendapatkan akta kelahiran, jaminan kesehatan, hingga akses pendidikan yang layak.
Bergerak dari urgensi memutus rantai diskriminasi sipil ini, Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kembali mengambil langkah progresif dengan menggelar program nikah massal gratis.
Langkah ini bukan sekadar rutinitas seremonial tahunan, melainkan sebuah investasi sosial jangka panjang untuk membangun basis data kependudukan yang kokoh di masa depan.
Untuk tahun ini, pemerintah daerah membidik target 100 pasangan yang tersebar di berbagai distrik agar status hukum pernikahan mereka diakui secara mutlak oleh negara.
Momentum pencatatan sipil skala besar ini sengaja dirancang bertepatan dengan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, sebuah simbolisasi bahwa kemerdekaan sejati juga harus dirasakan warga dalam bentuk pemenuhan hak-hak sipil paling mendasar.
Arsitektur pelaksanaan program ini telah dimatangkan secara saksama agar tidak terjebak pada kendala birokrasi yang berbelit.
Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Disdukcapil Mimika, Dolfina Ritiyauw, menjelaskan bahwa pintu pendaftaran akan dibuka lebar-lebar selama satu bulan penuh sepanjang Juli 2026.
Strategi lini masa ini sengaja disusun longgar untuk memberikan ruang bagi warga—terutama yang berada di kawasan pesisir dan pedalaman—dalam melengkapi berkas administrasi mereka.
Setelah seluruh tahapan verifikasi dokumen rampung, puncak prosesi sakral pernikahan massal tersebut dijadwalkan berlangsung pada 4 Agustus 2026.
Menyadari bahwa legalitas hukum memerlukan sinergi lintas institusi, Disdukcapil Mimika tidak bergerak sendiri dalam mengurai benang kusut administrasi ini.
"Saat ini kami sedang berkoordinasi intensif dengan instansi terkait, seperti Kantor Kementerian Agama untuk pasangan Muslim, serta Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama untuk penyelesaian sidang isbat bagi yang membutuhkan, demi kelancaran seluruh prosesi," ujar Dolfina saat ditemui di ruang kerjanya pada Senin, (1/6/2026).
