Nasional Bansos Derap Nusantara Dinamika Tembagapura Ekonomi Features Hiburan Kesehatan Opini Advertorial

Gubernur Papua Usul Dana Otsus Masuk APBN dan Reevaluasi Bagi Hasil Sektor Tambang

Wahyu Welerubun • Selasa, 12 Mei 2026 | 05:18 WIB
Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri saat ditemui awak media di Hotel Horison Diana Timika, Senin (11/5/2026), (Foto: CEPOSONLINE.COM/MOH. WAHYU WELERUBUN).
Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri saat ditemui awak media di Hotel Horison Diana Timika, Senin (11/5/2026), (Foto: CEPOSONLINE.COM/MOH. WAHYU WELERUBUN).

CEPOSONLINE.COM, MIMIKA — Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, mendorong adanya langkah strategis dalam pengelolaan keuangan dan sinkronisasi program antarwilayah di Tanah Papua.

 

Hal ini disampaikan kepada wartawan saat jeda Panel pertama Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua yang berlangsung di Hotel Horison Diana Timika, Senin (11/5/2026).

 

Gubernur menilai forum ini menjadi ruang krusial bagi para kepala daerah untuk menyampaikan kondisi riil di lapangan serta saling berbagi program kerja demi percepatan pembangunan.

"Sebenarnya pertemuan para kepala daerah se-provinsi di seluruh Tanah Papua ini sangat baik, kenapa? Karena setiap kepala daerah termasuk nanti para bupati kita bisa bertukar sharing tentang bagaimana program-program yang bisa dilakukan di setiap daerah," jelas Mathius.

 

“Kami berharap ini kan riil apa yang dirasakan oleh seorang kepala daerah, dengan bertemu ini kita bisa sampaikan semua apa yang terjadi,” tambahnya.

 

Terkait pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus), Mathius menekankan perlunya revisi terbatas pada regulasi yang ada.

 

Ia mengusulkan agar dana Otsus dicantumkan langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bukan sekadar melalui skema Dana Alokasi Umum (DAU) di dalam APBD.

 

Langkah ini dinilai penting sebagai proteksi fiskal daerah agar anggaran pembangunan tetap stabil dan tidak mudah terpengaruh oleh fluktuasi ekonomi nasional atau kondisi darurat di tingkat pusat.

Selain stabilitas fiskal, poin krusial yang diangkat adalah wacana kesepakatan bagi hasil antara provinsi induk dengan lima Provinsi Daerah Otonom Baru (DOB).

 

Gubernur mengungkapkan bahwa sejak pemekaran, provinsi induk merasakan dampak penurunan fiskal yang signifikan karena hilangnya alokasi dana dari sektor pertambangan, termasuk dari PT Freeport Indonesia.

 

Ia berharap ada formula baru yang memungkinkan pendapatan sektor tersebut dibagi secara proporsional kepada seluruh provinsi di Tanah Papua guna mendukung keseimbangan pembangunan.

Mathius menekankan bahwa kolaborasi lintas provinsi harus mencakup pengembangan sumber daya manusia (SDM), sektor kesehatan, dan konektivitas infrastruktur.

 

Ia mengingatkan pentingnya integrasi transportasi, baik darat maupun laut, yang menghubungkan Papua Induk dengan wilayah Papua Selatan, Pegunungan, Tengah, hingga Papua Barat.

 

Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan pembangunan yang berjalan simultan dan terkoneksi di seluruh pelosok bumi Cenderawasih.(*)

 

Editor : Agung Trihandono
#GUBERNUR PAPUA #mimika #Ceposonline.com #tambang