CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA – Pemerintah akhirnya memberikan penjelasan terkait nasib guru honorer atau non-aparatur sipil negara (ASN) setelah masa kontrak mereka berakhir pada 31 Desember 2026.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini mengatakan, status guru non-ASN setelah tahun 2026 masih dalam pembahasan lintas instansi pemerintah.
Penjelasan tersebut muncul menyusul terbitnya Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 yang membatasi masa kerja guru honorer di sekolah negeri hingga akhir tahun 2026.
Menurut Rini, pemerintah saat ini tengah menyiapkan proses pengangkatan ASN secara bertahap mulai tahun ini.
Namun, jadwal pelaksanaan serta jumlah kuota yang akan dibuka masih dibahas lebih lanjut.
“Tapi saya bisa menegaskan komitmen pemerintah bahwa kami akan memberikan ruang yang adil bagi mereka untuk mengikuti proses sesuai dengan ketentuan,”ucap Rini dikutip dari Tempo.com.
Rini menjelaskan, pembatasan masa kerja guru non-ASN bukanlah kebijakan baru. Hal tersebut merupakan bagian dari penataan tenaga honorer yang mulai dilakukan sejak 2023 seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
Dalam Pasal 66 UU tersebut disebutkan bahwa penataan pegawai non-ASN harus diselesaikan paling lambat Desember 2024.
Sejak aturan itu diberlakukan, instansi pemerintah juga dilarang mengangkat pegawai non-ASN selain PNS maupun PPPK.
Meski demikian, pemerintah memastikan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap para guru honorer selama proses pengangkatan ASN masih berlangsung.
