CEPOSONLINE.COM, MIMIKA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini menyoroti tata kelola aset daerah milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika yang kini menjadi beban fiskal daerah jangka panjang.
Adapun aset yang disoroti KPK dalam hal dimaksud yaitu dua armada terbang milik Pemkab Mimika, pesawat Cessna Grand Caravan C208B EX dan helikopter Airbus H125, serta permasalahan tanah di Pelabuhan Poumako.
Kedua aset yang menjadi beban fiskal ini memiliki nilai total Rp85,8 miliar, yang kini terlilit tagihan macet dan biaya pajak barang mewah.
Bupati John menyebutkan bahwa setiap tahun KPK secara rutin melaksanakan Monitoring Center for Prevention (MCP). Di situlah KPK mempertanyakan lebih lanjut tentang pemanfaatan aset, seperti pesawat dan helikopter milik Pemkab.
Ia menjelaskan, persoalan tentang helikopter dan pesawat tersebut merupakan utang antara PT Asian One Air dan Pemkab Mimika.
Menurutnya, di satu sisi PT Asian One Air menyumbang ke Pemkab Mimika. Namun di sisi lain, PT Asian One Air juga memiliki tagihan ke pemerintah daerah.
"Jadi kita ada menagih ke Asian One, tapi Asian One juga ada menagih kepada kita terkait maintanace yang sebenarnya belum dibayar oleh Pemda. Nah, ini yang saya hitung-hitungan nanti, kita sudah bicara," kata John Selasa, 10 Februari 2026.
Lebih lanjut Johannes mengungkapkan bahwa pemerintah akan membahas lebih lanjut terkait pemanfaatan dua aset tersebut sebelum mengambil keputusan.
Sebelumnya, pesawat dan helikopter milik Pemerintah Kabupaten Mimika ini telah empat tahun tidak beroperasi dan hanya terparkir di Hanggar milik Pemkab di Bandara Mozes Kilangin Timika.
Terkait pemanfaatannya, pada tahun 2025 lalu Dinas Perhubungan telah menganggarkan dana untuk revitalisasi pesawat dan helikopter tersebut.
Akan tetapi, saat proses lelang dibuka tidak ada satupun operator penerbangan yang layak dan memenuhi syarat untuk menangani revitalisasi pesawat dan helikopter tersebut.
Lelang yang gagal ini pun dianggarkan untuk dibuka kembali di tahun 2026 agar dua armada terbang milik pemerintah itu dapat segera direvitalisasi dan dapat kembali beroperasi.
Sementara itu, di samping menyoroti pesawat dan helikopter, Bupati John juga mengatakan bahwa tanah di Pelabuhan Poumako menjadi sorotan KPK. Terutama, tanah di Pelabuhan Perikanan.
Namun, menurut John, Pemkab Mimika telah menyepakati beberapa hal dengan KPK untuk target penyelesaian berbagai persoalan aset daerah tersebut di tahun ini.
"Jadi ditanya kapan kita bisa melakukan itu, progresnya seperti apa. Mereka hanya melakukan chek dan rechek, pelatihanlah terhadap semua aset. Jadi kita punya aset ini paling kacau, banyak sekali, tapi satu-satu dulu," pungkasnya.
(*).
Editor : Lucky Ireeuw