CEPOSONLINE.COM, MERAUKE- Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) Pelabuhan Umum Merauke menggelar aksi mogok kerja, Kamis (26/2/2026).
Aksi mogok kerja dengan cara konvoi kendaraan keliling Kota Merauke. Ini sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan kenaikan tarif tiga komponen peti kemas yang dilakukan oleh perusahaan pelayaran yang beroperasi di Pelabuhan Merauke yakni PT SPIL, Tanto dan Temas.
Aksi mogok ini menyebabkan lumpuhnya aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Merauke. Bahkan, dari pantauan media ini, pintu masuk keluar pagar gerbang Pelabuhan Merauke ditutup. Hanya untuk pintu masuk keluar roda dua atau pejalan kaki yang dibuka.
Ketua DPC ALFI/ILFA Merauke, Abi Bakri Alhamid mengatakan, aksi penolakan ini dilakukan atas kenaikan tiga komponen yang diberlakukan oleh perusahaan pelayaran.
‘’Terus terang kami keberatan dan protes atas kenaikan tiga komponen tersebut,’’ kata Abi Bakri Alhamid.
Adapun ketiga komponen yang naik tersebut, ungkap dia, adalah DO, biaya cleaning dan biaya demurrage.
‘’Biaya DO yang menurut kami dengan DO online adalah cara agar lebih efisiensi serta bisa menekan logistik. Tapi justru biaya DO online dikenakan biaya dari Rp100.000 menjadi Rp 200.000. Menurut kami harga itu sangat tinggi,” katanya.
Sementara untuk biaya cleaning, lanjut Abi, jika mengirim balik barang dari Merauke ke Surabaya dikenakan biaya sebesar Rp200.000.
‘’Alasan dari mereka, di sana baru dicleaning. Seharusnya sebelum pemuatan, dicleaning bersih dulu baru diisi barang kemudian dikirim dari Merauke,’’ jelasnya.
Abi menjelaskan, pihaknya sudah sempat kumpul di PT SPIL. Dari pertemuan itu, kepala cabang menyampaikan pihaknya mengalami kerugian akibat terlalu lama menambatkan kapal di luar Pelabuhan.
‘’Kami sampaikan bahwa untuk kendala tersebut bukan urusan kami. Jangan dibebankan kepada kami,” tegasnya.
Secara terpisah, Kepala KSOP Merauke, Capten Julivan Ch. L. Salindeho mengaku telah melakukan mediasi kedua belah pihak namun tidak ada kesepakatan.
‘’Ini sebenarnya masalah B to B (business to business) antara perusahaan pelayaran dan pemilik barang owner. Jadi, kami sudah mediasi hal tersebut dan telah dituangkan dalam notulen,’’ katanya.
Meski dari JPF menginginkan pihak KSOP bisa mengambil sikap menolak kenaikan yang diberlakukan perusahaan pelayaran tersebut, namun Julivan beralasan, pihaknya sebagai regulator berdiri independent dan tidak memihak salah satu pihak. (*)
Editor : Elfira Halifa