CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun kini secara terbuka menolak program Presiden, Prabowo Subianto terkait perluasan perkebunan sawit di Papua.
Untuk itu ia meminta seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan di Papua menolak program Presiden Prabowo tersebut.
"Saya minta seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan di Papua untuk berdiri di belakang masyarakat adat dan menolak investasi sawit yang tidak membawa keuntungan nyata bagi rakyat,"ucap Komarudin Watubun
Menurutnya, wacana tersebut tidak relevan dengan kondisi ekologis dan sosial Papua, serta berpotensi menimbulkan bencana lingkungan dan penderitaan jangka panjang bagi masyarakat adat.
Ia juga memperingatkan kepala daerah agar tidak sembarangan mengeluarkan izin, termasuk di wilayah pesisir seperti Waropen yang memiliki ekosistem mangrove.
"Kalau izin ratusan ribu hektare dikeluarkan, itu berarti pohon bakau ikut dibabat. Itu kejahatan ekologis,"ujarnya.
Kata Komarudin Watubun, jabatan kepala daerah paling lama 10 tahun. Tapi kalau salah ambil kebijakan, penderitaan rakyat Papua bisa 100 tahun ke depan.
Sementara itu baru-baru ini Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat kemandirian energi nasional dengan mengoptimalkan potensi komoditas pertanian di Papua.
Adapun Presiden Prabowo ingin melakukan pengembangan kelapa sawit, tebu, hingga singkong di Papua yang dinilainya mampu menjadi fondasi swasembada energi dan pangan.
Lanjut Komarudin Watubun bahwa, PDI Perjuangan tidak menolak investasi, namun meminta agar pemerintah daerah berpikir matang sebelum memberikan izin perluasan sawit.
"Kita baru saja menyaksikan bencana alam di Aceh dan Sumatera. Salah satu penyebab utamanya adalah kerusakan hutan akibat pembukaan lahan, termasuk untuk perkebunan sawit,"jelas Komarudin Watubun.
Kata Komarudin Watubun bahwa, Papua ini penduduknya sedikit. Jangan sampai proyek-proyek besar justru membuat orang asli Papua punah di atas tanahnya sendiri.
Ia juga mengingatkan pengalaman pahit eksploitasi hutan pada masa lalu, khususnya pada era Orde Baru, ketika hutan-hutan di Kalimantan, Sumatera, dan Papua dibabat habis atas nama investasi kayu.
"Pohon-pohon yang ditebang itu pohon ratusan tahun, tumbuh sebelum Indonesia merdeka. Sekarang kita menanggung dampaknya, hutan hancur, lahan rusak, bencana di mana-mana,"bebernya.
Ia menilai kondisi bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat saat ini merupakan bukti nyata akibat kerusakan hutan yang tidak terkendali.
Komarudin juga menyoroti minimnya manfaat perkebunan sawit bagi orang asli Papua, dengan mencontohkan kondisi di kawasan Arso.
"Silakan wartawan cek sendiri, berapa banyak orang asli Papua yang hidup lebih sejahtera karena sawit di Arso," ujarnya.
Komarudin menyebut pohon kelapa sawit sebagai tanaman yang egois karena tidak dapat hidup berdampingan dengan vegetasi lain dan sangat rawan memicu longsor serta kerusakan ekosistem.
"Lihat saja perkebunan sawit, isinya hanya sawit semua. Ini sangat berbahaya bagi keseimbangan alam,"terangnya.
Sambung Komarudin Watubun bahwa, Presiden Prabowo sebelumnya secara tegas melarang penebangan pohon saat meninjau bencana di Aceh. Menurutnya, prinsip itu seharusnya berlaku juga di Papua.
Sehingga kalau di Aceh dan Sumatera tidak boleh tebang pohon, maka Papua juga tidak boleh lagi ditebang.
"Ingat Papua bukan tempat uji coba proyek-proyek yang merusak,"tutup mantan anggota DPR Papua ini. (*).
Editor : Agung Trihandono