CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA - Sekitar ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Kota Jayapura kembali menggelar aksi unjuk rasa di Tugu Pendidikan lingkaran Abepura, pada Senin (22/9/2025).
Dalam orasi, masa aksi protes dan menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah dicanangkan pemerintah di beberapa titik wilayah Papua.
Massa menuding PSN hanya menguntungkan segelintir elit dan pemodal, serta melanggar konstitusi karena tidak melibatkan masyarakat lokal. Mereka mendesak pemerintah segera menjalankan reforma agraria sejati.
Selain itu mereka menilai proyek tersebut mempersempit ruang demokrasi dan menindas hak-hak rakyat, terutama dalam hal akses terhadap tanah dan pekerjaan.
Kepada Cenderawasih Pos di lokasi Ronial Mirin (20) salah satu orator dalam aksi tersebut menyebutkan bahwa pihaknya dengan tegas menolak seluruh PSN di Merauke, Papua Selatan.
Dirinya juga mendesak pemerintah pusat maupun daerah segera implementasikan UU perlindungan hak-hak masyarakat adat di atas tanahnya.
“Karena masyarakat setempat susah untuk mencari sistem mata sehari-hari dan juga perusahaan kelapa sawit banyak merugikan masyarakat dan bukan saja di Merauke tapi di sebagian besar Tanah Papua,” jelasnya dengan tegas.
Beberapa spanduk bertuliskan "Save Indigenous Papuas Forests, Wilayah adat Anim-ha milik warga bukan milik Uskup Agung Merauke, Masyarakat adat menolak PSNdan investasi ditanah Papua, Tolak PSN segerah sahkan RUU masyarakat adat, Kami Masyarakat adat tidak butuh PSN tolong hentikan!, siapapun yang sah PSN kami masyarakat adat kutuk dan masih banyak lainnya".
"Kami meminta pemerintah untuk segera menghentikan segala bentuk pembangunan infrastruktur terutama PSN yang hanya memperburuk kehidupan masyarakat adat diatas tanah ini (Papua)," pungkas Mirn.
Di tempat yang sama Yulianus Bunai (22) mengatakan bahwa aksi mimbar bebas ini dilakukan bertujuan untuk penolakan Investasi Perusahaan perkebunan Tebu di dan kelapa sawit di Kabupaten Merauke.
Yulianus menyampaikan bahwa, Kehadiran perusahaan temu dan kelapa sawit yang saat ini berjalan di Merauke akan dapat mengancam sejumlah kawasan hutan di wilayah Kabupaten tersebut. Serta hilangnya banyak sistem mata pencaharian masyarakat lokal.
“Stop Rampas tanah Adat, Tanah Papua bukan tanah Kosong, mimbar bebas kitorang menolak Proyek Juta Hektar di Kabupaten Merauke. Kepada pemerintah segera implementasi hak-hak masyarakat adat agar diakui negara,” tandasnya dengan nada tegas.
Untuk diketahui adapun aksi tersebut dilakukan mulai pukul 08.00-brita ini dinaikin massa aksi masih menduduki Tugu Pendidikan lingkaran Abepura, Kota Jayapura. Sementara arus lalulintas di sekitar lokasi aksi terpantau lancar. Aksi dilakukan dengan pengawasan ketat dari aparat keamanan. (*)
Editor : Agung Trihandono