CEPOSONLINE.COM, KEEROM - Masyarakat adat di Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, sangat antusias menyambut program cetak sawah rakyat yang diinisiasi oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
Program strategis di bidang ketahanan pangan ini dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat setempat di masa mendatang.
Antusiasme dari masyarakat adat tersebut ditunjukkan secara langsung dalam kunjungan kerja Bupati Keerom, Piter Gusbager, ke Distrik Senggi pada Jumat (19/6/2026).
Melalui program ini, Kabupaten Keerom mendapatkan alokasi pembukaan lahan persawahan dengan kuota total mencapai 15.000 hektare. Khusus untuk wilayah Distrik Senggi, direncanakan akan dibuka lahan sawah seluas 9.381 hektare.
Perwakilan masyarakat adat dari tujuh marga (keret), Matias Mangu, menegaskan bahwa seluruh warga telah menyepakati rencana pembukaan lahan persawahan tersebut.
Program ini dipandang sebagai peluang yang sangat besar untuk mendorong kemajuan ekonomi daerah agar tidak tertinggal.
"Kami dari tujuh keret menyetujui program cetak sawah ini. Ini adalah kesempatan besar bagi kami untuk mengubah kehidupan menjadi lebih baik agar Distrik Senggi tidak ketinggalan,” Matias kepada Cenderawasih Pos.
“Kami sangat mendukung. Program ini harus berjalan sukses, berhasil, dan ada keberlanjutannya," sambungnya.
Dukungan serupa juga dinyatakan oleh anggota Komisi C DPRK Keerom, Yahyah Sauri yang menyebutkan bahwa program ini berasal dari instruksi pemerintah pusat kemudian diteruskan kepada Gubernur dan dilaksanakan oleh Bupati Keerom.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRK Keerom itu menegaskan, keterlibatan pemerintah dalam program ini sebatas memfasilitasi pembukaan lahan secara gratis. Hak kepemilikan atas tanah sawah beserta seluruh hasil panennya nanti akan tetap sepenuhnya menjadi milik masyarakat.
"Pemerintah hanya datang untuk memfasilitasi pencetakan sawah, namun sawah dan hasilnya tetap menjadi milik rakyat. Karena Bupati Keerom adalah putra daerah asli, mari kita kawal bersama agar program ini berjalan dengan baik,” ungkap Yahyah Sauri
Kemudian Bupati Keerom, Piter Gusbager, menekankan bahwa pemerintah daerah terus berupaya memajukan Kabupaten Keerom sebagai kawasan sentra budidaya pangan.
Piter menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan ini tetap mengedepankan prinsip keterlibatan masyarakat dan perlindungan lingkungan hidup.
Menurut Bupati Gusbager, memastikan pemerintah akan melibatkan masyarakat adat saat pembukaan lahan untuk mencegah adanya penolakan sosial.
"Jika dalam pemetaan terdapat hutan sagu, telaga, atau kawasan mencari makanan, maka area tersebut tidak boleh diganggu dan alat berat harus digeser. Kita akan libatkan masyarakat adat saat proses cetak sawah,” ujarnya.
Orang nomor satu di Kabupaten Keerom itu menyebutkan, sebagai langkah pembinaan, Pemkab Keerom dalam waktu dekat akan mengirimkan sejumlah pemuda dan tokoh masyarakat ke Pulau Jawa untuk mengikuti pelatihan teknis menanam dan merawat padi.
Langkah ini diambil agar masyarakat Distrik Senggi dapat menjadi pelaku utama dalam proyek besar tersebut.
"Saya tegaskan lagi, kawasan hutan murni dan hutan primer yang luas tidak akan disentuh dan wajib kita jaga bersama. Lahan yang dibuka adalah kawasan hutan hamparan yang saat ini tidak produktif untuk kita ubah agar menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat. Ini adalah paket lengkap, nantinya pemerintah juga akan menghadirkan industri atau pabrik pengelolaan di Senggi," tegas Gusbager.
Bupati dua periode itu juga menekankan bahwa masyarakat Keerom harusnya bangga bisa mendapatkan program tersebut.
Mengingat anggaran daerah baik Provinsi Papua dan Kabupaten Keerom tidak akan sanggup menjalankan program tersebut.
Sehingga ia meminta seluruh masyarakat untuk mendukung program ini hingga sukses.
Alumnus The University of Melbourne, Australia itu juga memproyeksikan Distrik Senggi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Keerom. Ke depannya, pemerintah juga memberikan bantuan modal bagi koperasi lokal guna menopang jalannya program tersebut.
Bupati Gusbager juga menegaskan kembali bahwa fasilitas cetak sawah gratis tersebut bukan milik Pemerintah Daerah Keerom maupun Kementerian, melainkan milik masyarakat Senggi seutuhnya.
“Tugas masyarakat saat ini adalah memetakan secara jelas batasan kawasan hutan lindung, lokasi berburu, dan dusun sagu, agar kawasan tersebut tidak tersentuh oleh pembangunan sawah," tegasnya.
Sebagai bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat adat, pada hari yang sama, Bupati Gusbager resmi mencabut tiga izin lokasi perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah Distrik Senggi.
Melalui keputusan ini, total lahan konsesi seluas lebih dari 26.865 hektare kini dikembalikan status pengelolaannya kepada masyarakat adat setempat.
Ketiga perusahaan yang dibatalkan izinnya meliputi PT Patria Agri Lestari dengan lahan seluas 8.100 hektare, PT Bio Budidaya Nabati seluas 7.429 hektare, dan PT Semarak Agri Lestari seluas 12.200 hektare. (*)
Editor : Agung Trihandono