CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA–Rencana Bupati Jayapura Yunus Wonda yang akan memberikan insentif kepada para Ondoafi dan Ondofolo di Kabupaten Jayapura mendapat apresiasi dari DPRP Papua.
Anggota DPR Papua jalur otonomi khusus (Otsus) daerah pengangkatan Kabupaten Jayapura, Erik Ohee, menyampaikan apresiasi atas langkah yang dinilainya sebagai kebijakan berpihak kepada masyarakat adat.
"Saya melihat itu sebagai suatu kebijaksanaan yang brilian dari seorang Bupati Yunus Wonda. Ini menunjukkan beliau berpikir tentang pemimpin-pemimpin adat dan hak-hak yang selayaknya mereka terima," ujar Erik Ohee, di DPRP, Kamis (12/2/2026)
Menurutnya, kebijakan tersebut sangat membantu dan meringankan beban para pejabat adat dalam menjalankan tugas-tugas adat di tengah masyarakat. Dengan adanya insentif, para pemimpin adat akan merasa dihargai dan memperoleh apresiasi yang layak dari pemerintah.
"Ini kebijakan yang sangat berpihak kepada masyarakat adat. Dengan pemberian upah, para Ondofolo dan kepala suku akan merasa dihormati. Itu sesuatu yang luar biasa," tegasnya.
Terkait kekhawatiran pemberian insentif dapat memengaruhi independensi pemimpin adat dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah, Erik menilai hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan.
"Pemberian upah kepada pemimpin adat tidak akan mempengaruhi mereka untuk tidak mengkritik pemerintah atau tidak menyampaikan aspirasi. Itu tidak. Karena kebijakan ini murni bentuk penghormatan kepada mereka sebagai pemimpin adat," jelasnya.
Ia mencontohkan Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana Raja dihormati dan memiliki posisi dalam struktur pemerintahan. Menurutnya, sudah saatnya pemerintah daerah juga memberikan perhatian nyata kepada Ondofolo dan kepala suku sebagai pemimpin adat di Papua.
"Dari tahun 2001 sejak Otsus berjalan, belum pernah ada kebijakan seperti ini. Kalau sekarang bupati bisa melakukannya, itu keberhasilan yang luar biasa," katanya.
Erik menilai kebijakan tersebut juga akan memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan Dewan Adat. Dengan komunikasi yang terbangun baik, pelaksanaan program pembangunan di kampung-kampung dan wilayah adat akan lebih mudah dan minim hambatan.
Lebih lanjut, Erik berharap kebijakan ini dapat menjadi contoh bagi kabupaten/kota lain di Papua, khususnya dalam pengelolaan dana Otsus agar lebih dirasakan langsung oleh masyarakat. (*)
Editor : Weny Firmansyah