CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura siap membangun alun-alun di kawasan Holtekamp, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura.
Adapun Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo telah mencapai kesepakatan dengan masyarakat adat setempat terkait pembebasan lahan.
Untuk kebutuhan pembangunan ini, Pemkot menyiapkan lahan seluas 6 hektare. Dimana lokasinya tepat di belakang Kantor Pos Polisi Holtekamp.
"Kita sudah sepakat dengan masyarakat adat untuk pelepasan lahannya,"ucap Abisai Rollo.
Kata Abisai Rollo bahwa, alun-alun tersebut dirancang sebagai ruang publik lengkap dengan berbagai fasilitas.
Nantinya, kawasan itu akan dilengkapi area bermain anak, sirkuit balap motor, hingga kebun binatang dan lain sebagainya sebagai daya tarik baru bagi warga dan wisatawan.
"Pembangunan alun-alun Holtekamp diharapkan menjadi ikon baru Kota Jayapura sekaligus ruang publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai kegiatan sosial, budaya, dan rekreasi,"terang pria yang biasa disapa ABR ini.
Lanjut ABR bahwa, pembangunan alun-alun tersebut adalah upaya Pemerintah Kota Jayapura memajukan sektor pariwisata.
"Pembangunan alun-alun ini merupakan salah satu program pemerintah,"terang politisi Golkar ini.
Sambung ABR jika tim perencanaan sudah bekerja, demikan juga master plan untuk gambar desain telah ada.
"Lahan yang dibutuhkan kurang lebih 4 sampai 6 hektare,"beber ABR.
Ia meneyebutkan bahwa, masyarakat adat menyatakan persetujuan untuk melepaskan lahan bagi pembangunan alun-alun.
Nilai awal yang diajukan pemilik ulayat adalah Rp1 juta per meter persegi dan telah diterima dalam pembahasan awal.
Namun, penetapan harga final akan mengacu pada hasil penilaian tim appraisal bersertifikat yang ditunjuk pemerintah.
“Nilai yang ditentukan oleh appraisal nantinya menjadi nilai tetap. Pemilik tanah adat akan mengikuti nilai itu,"terangnya.
ABR menjelaskan, Pemkot Jayapura menyiapkan skema pembayaran bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah, diperkirakan dalam tiga hingga empat tahap mulai tahun anggaran 2026 setelah proses penilaian dan kesepakatan tuntas.
Wali Kota menyampaikan harapan besar agar dukungan masyarakat adat dapat mempercepat proses pembangunan sehingga proyek ini rampung dalam masa kepemimpinannya lima tahun ke depan.
"Ini ruang publik yang sangat diperlukan Kota Jayapura, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan alun-alun ini berkreasi atau melaksanakan kegiatan,"pintanya.
ABR menambahkan, setelah tahap pembayaran dan pelepasan lahan selesai, pemerintah akan mulai melaksanakan pembangunan fisik.
Selain mengandalkan APBD Kota Jayapura, Wali Kota mengungkapkan pihaknya akan mengajukan dukungan pendanaan kepada Kementerian Pariwisata dan Kementerian PUPR.
“Saya berterima kasih kepada masyarakat adat yang telah menyetujui pembangunan ini. Setelah persetujuan dan pembayaran dilakukan, tahapan pembangunan langsung berjalan,"tutup ABR. (*).
Editor : Agung Trihandono