CEPOSONLINE.COM, NABIRE-Koalisi Masyarakat Dogiyai di Nabire mendatangi Kapolda Papua Tengah untuk menyampaikan aspirasi terkait situasi keamanan di Kabupaten Dogiyai yang dinilai masih mencekam.
Perwakilan koalisi, Andrias Gobai, mengatakan kedatangan mereka pada 31 Maret hingga 2 April 2026 bertujuan meminta aparat kepolisian menghentikan tindakan kekerasan serta menarik pasukan dari wilayah konflik.
“Kami meminta Kapolda untuk menahan dan menarik anggota di lapangan agar tidak lagi terjadi penembakan seperti yang terjadi selama ini,” ujar Andrias usai lakukan dialog dengan Kapolda Papua Tengah, di Cafe Chartenz Nabire, Kamis, (2/4/2026).
Ia mengungkapkan, dalam tiga hari terakhir, 31 Maret hingga 2 April 2026, telah terjadi serangkaian peristiwa kekerasan yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa.
Bahkan, pada malam sebelumnya kembali terjadi penembakan yang menewaskan seorang pemuda, sehingga total korban mencapai enam orang.
“Situasi ini tidak boleh terus berlanjut. Masyarakat butuh rasa aman, apalagi menjelang perayaan Paskah,” tegas Gobai.
Selain meminta penarikan pasukan, koalisi juga mendesak Kapolda untuk mengusut tuntas seluruh kasus penembakan dan konflik yang terjadi di wilayah tersebut.
Mereka turut mendorong Kapolda bersama Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan DPR untuk turun langsung ke Dogiyai guna memastikan kondisi keamanan di lapangan.
“Kami berharap pemerintah bisa hadir langsung agar masyarakat merasa aman dan dapat merayakan Paskah dengan damai dan penuh sukacita,” katanya.
Tak hanya itu, koalisi juga meminta keterlibatan pihak independen seperti lembaga bantuan hukum, Komnas HAM, tokoh adat, dan tokoh agama untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap rangkaian peristiwa tersebut.
Menanggapi aspirasi itu, Andrias menyebut Kapolda Papua Tengah menerima mereka secara terbuka dan memberikan respons positif.
“Kapolda berkomitmen akan melakukan evaluasi internal serta mengungkap pelaku dari berbagai peristiwa yang terjadi,” ujarnya.
Sementara itu, mewakili kalangan intelektual Dogiyai, Simon Petrus Pekei menegaskan bahwa pengungkapan pelaku menjadi langkah awal dalam menyelesaikan konflik yang terjadi.
“Untuk mengetahui akar persoalan, yang paling utama adalah mengungkap pelaku dengan melibatkan pihak independen seperti LBH, Komnas HAM, tokoh adat, dan tokoh agama,” jelas Pekey.
Menurutnya, setelah pelaku terungkap, barulah dapat diketahui penyebab konflik serta pihak yang harus bertanggung jawab secara hukum.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan pembuktian dalam setiap tindakan aparat, termasuk dugaan tindakan berlebihan yang menyebabkan korban jiwa.
“Kami berharap semua pihak mendukung proses investigasi agar kebenaran terungkap dan keadilan bisa ditegakkan,” pungkasnya. (*)
Editor : Elfira Halifa