CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Jayapura, menyelenggarakan sosialisasi mengenai peran perempuan dalam berpolitik di Kota Jayapura.
Kepala DP3AKB Kota Jayapura, Betty Puy dalam laporannya menyebutkan, tujuan sosialisasi untuk memberikan motivasi kepada perempuan Papua agar berperan dan berpartisipasi, di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi.
“Dengan adanya Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) Nomor 2 Tahun 2021, maka perlu adanya keterwakilan perempuan di DPRD dari utusan adat,” kata Betty Puy, Kamis (25/7).
Dia mengatakan, sebagai perwakilan pemerintah yang konsen mengurusi bidang perempuan pihaknya ingin mendorong adanya keterwakilan kaum perempuan lewat DPRK yang saat ini sedang berproses.
“Kita ingin adanya keterwakilan perempuan lewat DPRK, dari seluruh kampung adat yang ada di kota ini,” ujarnya.
Lanjut dia, kegiatan ini akan berlangsung di 5 distrik dengan target masyarakat yang akan Mengikuti sosialisasi itu sebanyak 400 orang gabungan dari 5 distrik tersebut.
Itu pihaknya mengundang narasumber narasumber yang berkompeten mulai dari Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Ketua Lembaga Musyawarah Adat (LMA) Port Numbay, dan Kepala Badan Kesbangpol kota Jayapura.
“Jadi sosialisasi ini dilakukan di 5 Distrik se-kota Jayapura yang diawali dengan Distrik Abepura sebagai pembuka dari seluruh giat, dengan peserta dari Kampung Enggros dan Kampung Nafri. Untuk kehadiran Ketua MRP dan Ketua LMA ini diharapkan, dapat mendorong kaum perempuan dalam pemilihan DPRK, serta peran tokoh adat utuk Perempuan adat,” tambahnya.
Sementara itu, Staf Ahli Wali Kota Jayapura Bidang Politik Hukum dan HAM, Aser Obet Kambuaya, mengatakan sosialisasi ini merupakan langkah strategis dalam upaya untuk meningkatkan peran serta perempuan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Sehingga perempuan di Port Numbay bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetap juga sebagai agen perubahan yang aktif di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi.
“Dalam ranah politik, keterlibatan perempuan sangatlah penting. Pemberdayaan perempuan dalam politik harus mulai diperhatikan.
Namun demikian, tentu masih ada tantangan besar terkait partisipasi politik Perempuan.”
“Karena data menunjukkan, bahwa persentase perempuan dalam legislatif masih jauh dari harapan,”katanya. (*)
