CEPOSONLINE.COM, NABIRE – Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah, Yulius Manurung mengatakan pelaku UMKM di Provinsi Papua Tengah khususnya di Kabupaten Nabire merupakan salah satu penopang perekonomian yang paling penting di Republik Indonesia.
Pada tahun 2023 Perekonomian kita ditopang 61 persen oleh para pelaku UMKM bukan oleh perusahan raksasa
"Betapa besar jasa pelaku UMKM terhadap penopang perekomian. Oleh karena itu, Pemerintah harus hadir untuk membantu pelaku UMKM baik dari sisi perizinan, packaging kemasan dan hadir untuk melindungi usaha dari pelaku UMKM," tegas Yulius Manurung kepada media usai mengikuti pembukaan kegiatan bazar UMKM di Kodim 1705/Nabire, Kamis, (24/10/2024).
Baca Juga: 638 CPNS Papua Tengah Ikut Tes SKD di Jayapura
Sebagai Biro Hukum di Pemprov Papua Tengah, Ia mengatakan kesiapannya untuk memfasilitasi masyarakat mengurus perizinan dari badan usaha maupun perizinan merek-merek yang belum dimiliki oleh pelaku usaha.
"Kami siap fasilitasi untuk urus perizinan dan merek-merek atau lebel bagi pelaku UMKM di Papua Tengah yang belum memiliki perizinan dan lebel," ujarnya.
Baca Juga: Kodim 1705 Nabire Gelar Bazar UMKM, Dandim : Ajang bagi Masyarakat Berinovasi
Ia juga berharap, Pelaku UMKM untuk tetap setia mempromosikan dan berjualan hasil karya dan inovasi yang dihasilkannya.
"Bukan hari ini jualan tidak laku dan tutup karena UMKM tidak begitu. Pelaku UMKM itu harus sabar sehingga naik kelas pada waktunya," imbuhnya.
Baca Juga: Rudy Sufahriadi Segera Bertolak ke 4 Kabupaten di Papua Selatan, Ada Apa?
Ia juga mengapresiasi pelaku UMKM yang sudah mulai meninggalkan permintaan-permintaan berupa uang tunai kepada pemerintah.
"Ada Pepatah yang bilang begini, Jangan berikan ikan tapi berikan mereka alat pancing. Nah, Ini sudah dilakukan oleh pelaku UMKM, mereka hanya ingin dibantu kemudahan berusaha, Perizinan , ruang jualan, dan ruang belajar packaging yang bagus. Sekarang tinggal Pemerintah memberikan perlindungan terhadap hasil usaha masyarakat ini," ucap Manurung.
Lanjutnya, Untuk branding kami siap fasilitasi ke Kemenkumham apabila ada pelaku UMKM yang membutuhkan. (*)
