NPHD bagi KPU dan Bawaslu Ditandatangani
JAYAPURA- Sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Sarmi, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi menandatangi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kanbupaten Sarmi.
Penandatanganan itu dilaksanakan di Hotel Horison Sentani Jumat (10/11) lalu, dan disaksikan oleh Ketua DPRD Kanupaten Sarmi Jumriati SH, dan perwakilan POlres Sarmi dan Kodim 1712/Sarmi, Plt Sekda Sarmi Agus Festus Moar serta pimpinan OPD di Kabupaten Sarmi.
Penjabat Bupati Sarmi Markus O Mansnembra SH,MM mengatakan penandatanganan NPHD sebagai bentuk dukungan kepada penyelenggara Pemilu /Pilkada tahun 2024. Setelah tahapan ini dilaksanakan pihaknya berharap penyelenggaraan oleh KPU dan Bawaslu, serta keamanan dapat berjalan.
Dia mengungkapkan, penandatangan ini dilakukan sesuai pagu anggaran Pemkab Sarmi dimana ada dua tahapan yakni melalui APBD Perubahan 2023 dan APBD Induk 2024.
"Untuk KPU sebesar Rp 48 miliar, namun dalam APBD perubahan 2023 kita siapkan 40 persen, atau Rp 19 miliar, nanti 60 persen, atau Rp 28 miliar sisanya akan diakomodir di APBD Induk 2024," jelas Pj Bupati Sarmi usai penandatanganan NPHD.
Sementara untuk Bawaslu, dana hibah yang diberikan Rp 25 miliar lebih. "Jadi untuk 40 persennya diberikan Rp10 miliar, dan 60 persennya atau Rp 15 miliar sisanya, akan menyusul pada APBD Induk 2024,"terangnya.
Tak hanya KPU dan Bawaslu, Pemkab Sarmi juga memberikan dana hibah pengamanan kepada Polres dan Kodim Sarmi. Untuk Polres Sarmi, pihaknya memberikan Rp 1 miliar, dan Kodim Sarmi Rp 1 miliar di APBD Perubahan, sementara sisanya untuk Polres sebesar Rp 1,5 M dan Kodim Rp 1,5 M di APBD Induk 2024.
Dalam penandatanganan NPHD tersebut, Pj Bupati Sarmi meminta kepada penyelenggaran Pemilu untuk dapat mengelola anggaran dengan baik, karena hal tersebut merupakan anggaran negara yang ketika dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.
Karena itu penyelenggara Pemilu mengusulkan anggaran, pihaknya telah menugaskan Sekda sebagai ketua tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk melakukan koordinasi dengan penyelenggara KPU untuk melihat pengajuan anggarannya, kemudian melakukan rasionalisasi. "Rasionalisasi itu wajib kita lakukan, karena belajar dari pengalaman tidak sedikit dan bayak daerah yang menggelontorkan dana tidak sedikit tapi dari sisi pertanggungjawaban tidak mampu dilakukan maka akan berimbas kepada konsekuensi hukum," ungkapnya.
"Jadi anggaran ini dapat diperuntukkan dengan sebaik-baiknya dan harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga kita berharap penyelenggara Pemilu atau Pilkada di Kabupaten Sarmi, Sarmi bisa menjadi salah satu kabupaten yang terbaik di Papua.
Sementara ketua Bawaslu Kabupaten Sarmi Philemon Merne SIP mengatakan penandatangan NPHD adalah sesuatu hal yang telah ditunggu-tunggu, sebab pihaknya sudah harus mulai melaksanakan tahapan Pemilu, salah satunya tenaga adhoc di tingkat bawah baik di BKD di tingkat kampung, dan Pawascam di tingkat distrik." Mereka yang bekerja di bawah butuh penguatan maka kita butuh pembiayaan," terangnya.
Di tempat yang sama ketua KPU Sarmi Melkior Charles Aweman berharap semuanya dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan yang diharapkan yakni pemilu berjalan aman, demokratis.
Ketua DPRD Kabupaten Sarmi Jumriati SH, memberi apresasi kepada pemerintah yang telah memberikan NPHD kepada penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu. tentang waktu pemberian dana hibah menurutnya sudah pas, artinya pemerintah tidak terlambat dalam menyediakan anggaran kepada KPU dan Bawaslu. Dia pun optimis Pemilu di Sarmi akan berjalan lancar, aman demokratis dan sukses. (*)
