CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Ketua DPR Papua, Denny H. Bonai, menanggapi kritik akademisi yang menilai bahwa peran DPR Papua berpotensi melemah terhadap Pemerintah Provinsi Papua karena dirinya dan Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, berasal dari partai politik yang sama, yakni Partai Golkar.
Kritik tersebut muncul setelah sejumlah pengamat menilai struktur kepemimpinan di internal partai, di mana gubernur menjabat sebagai ketua partai sementara Ketua DPR Papua hanya sebagai anggota, sehingga dapat berdampak pada independensi dan daya kritis legislatif.
Menjawab hal itu, Denny menegaskan bahwa hubungan antara DPR Papua dan Pemerintah Provinsi Papua tetap akan berjalan secara profesional, proporsional, dan seimbang. Ia memastikan tidak ada alasan bagi DPRP untuk melemahkan fungsi pengawasan maupun fungsi legislasi.
"Peran DPRP terhadap pemerintahan Mathius D. Fakhiri dan Aryoko Rumaropen tetap berimbang. Tidak akan ada pelemahan. Kami tetap menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran sebagaimana mestinya, sementara pemerintah menjalankan tugas pokok dan fungsinya," kata Denny saat ditemui diruangan kerjanya, Selasa (18/11/2025).
Denny justru melihat keberadaan dirinya dan gubernur dalam satu partai politik sebagai hal yang menguatkan koordinasi, bukan sebaliknya. Menurutnya, kesamaan politik dapat mempercepat komunikasi dan mempermudah sinkronisasi program pembangunan.
"Karena kami satu partai, koordinasi itu berjalan tidak hanya di ruang rapat. Di mana pun saya bertemu gubernur, kami bisa langsung membicarakan pembangunan Papua. Ini mempercepat proses dan memperkuat kerja sama," ujarnya.
Ia menekankan bahwa kedekatan tersebut tidak akan mengganggu fungsi legislatif, sebab DPR Papua tetap memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan jalannya pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
Denny menilai justru hubungan satu payung partai antara pimpinan eksekutif dan legislatif dapat memperlancar pelaksanaan program kerja pemerintah, karena seluruh pihak memiliki visi pembangunan yang sama. Hal ini, katanya, akan berdampak positif bagi percepatan pembangunan Papua.
"Tidak ada yang melemah. Peran kami jelas. Justru ini akan lebih baik karena kami saling menunjang untuk pembangunan Papua," tegasnya.
Lebih lanjut, Denny mengingatkan bahwa kondisi seperti ini bukan hal baru dalam sejarah politik Papua. Ia mencontohkan masa pemerintahan almarhum Lukas Enembe bersama Ketua DPRP saat itu, Yunus Wonda, yang berasal dari partai politik yang sama namun tetap mampu menjalankan fungsi pemerintahan dengan baik.
"Di masa almarhum Lukas Enembe dan Yunus Wonda, mereka juga satu partai. Lukas bukan ketua partai, namun pembangunan berjalan baik, bahkan sangat baik. Jadi ini bukan masalah," katanya.
Denny pun berharap seluruh pihak melihat dinamika politik tersebut dari sudut pandang yang lebih luas, yakni bagaimana kolaborasi pemerintah dan DPR Papua dapat menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat.
"Yang terpenting adalah bagaimana DPRP tetap menjaga perannya dan pemerintah terus menjalankan tugasnya. Tujuan utama kita adalah pembangunan Papua yang maju dan masyarakat yang sejahtera," tutupnya.(*)
