CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA - Usai memimpin Rapat Koordinasi Penganggaran Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, memastikan bahwa dukungan anggaran untuk PSU Pilgub Papua sudah beres.
Hal ini ditandai dengan dilakukannya penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di kesempatan yang sama.
Adapun rapat koordinasi dan penandatanganan NPHD dalam rangka PSU Pilgub Papua digelar di Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Kamis 15 Mei 2025.
Agenda ini melibatkan KPU, Bawaslu, Kapolda Papua, dan Pangdam XVII/Cenderawasih.
"Atensi kami yaitu melakukan pendampingan kepada Pemda dlm hal ini gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah."
"Demikian, kami dari pemerintah pusat memastikan PSU Papua untuk dukungan dana hibah sudah siap, yakni bersumber dari APBD Papua," ujar Ribka Haluk.
Kata Ribka, dengan telah ditandatanganinya NPHD, maka sudah ada kepastian hukum terkait anggaran terhadap KPU, Bawaslu, Polri, dan TNI.
"Jadi dengan penandatangan NPHD ini, maka sudah clear, karena sudah ada dasar hukumnya dan dibiayai dari APBD Papua," terangnya.
Adapun Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong mengumumkan bahwa PSU Pilgub Papua dibiayai dari APBD Papua dengan total Rp 160.950.672.000 (Rp 160,9 miliar).
"Total NPHD ini untuk KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri," ujar Ramses dalam konferensi pers usai rapat dilakukan.
"Jadi anggaran sudah clear, sudah kita sepakati, dan ditandatangani, sehingga tinggal proses administrasi untuk penyalurannya," sambungnya lagi. (*)
