CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA - Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Papua Pegunungan, Matias Heluka S.H.,M.H. menolak tegas efisiensi anggaran di Tanah Papua.
Khususnya di empat provinsi daerah otonomi baru (DOB) meliputi Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan.
Kata Matias, sebagai wilayah DOB, masyarakat Papua menghendaki percepatan pemerataan pembangunan, peningkatan layanan publik, kesejateraan masyarakat hingga mengangkat derajat dan martabat orang asli Papua.
“Apa yang dikehendaki masyarakat Papua tersebut berpotensi menjadi lamunan belaka jika belum lama berdiri sebagai provinsi sudah kena imbas dampak efisiensi anggaran oleh pemerintahan Presiden Prabowo,” tegas Matias, melalui rilis yang diterima Cenderawasih Pos, Sabtu (15/03/2025).
Ia menyampaikan itu pada sidang paripurna ke-11 DPD RI masa sidang II Tahun 2024-2025, yang dilaksanakan Jumat (14/3/2025). Seluruh anggota DPD RI asal Tanah Papua bersepakat menolak efisiensi anggaran yang berdampak pada pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Otonomi Khusus (Otsus).
“Penolakan terhadap kebijakan presiden ini semestinya menjadi tolak ukur yang jelas bahwa ini tidak adil terhadap rakyat Papua,” tegasnya.
“Kita menolak kebijakan ini lantaran tidak efektif dan mengganggu berbagai macam sektor seperti pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan serta pelayanan publik. Pembangunan DOB di Tanah Papua harus diagendakan prioritas,”
Menurut Matias, yang dibutuhkan empat DOB di Tanah Papua adalah anggaran yang lebih besar untuk mengejar ketertinggalan.
“Jadi justru harus ada penambahan bukan pemotongan, ini aneh tapi nyata,” tegasnya.
“Provinsi lain sudah maju dan sejahtera, DOB justru makin jauh tertinggal dan sulit tumbuh lantaran kebijakan pemerintah pusat yang salah. Bagaimana kami bisa mengejar ketertinggalan,” sambungnya.
Oleh karena itu, Matias sebagai wakil rakyat bagian dari masyarakat Papua empat DOB, meminta pusat membatalkan efisiensi anggaran khusus DOB. (*)
