CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Papua yang mencakupi Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan akui kurangnya keseriusan pemerintah dalam penanganan stunting. Hal ini disampaikan oleh Kepala BKKBN Papua, Sarles Brabar saat diminati keterangan oleh Ceposonline.com, Rabu (20/11/2024).
Menurut Sarles Brabar, saat ini data BKKBN menunjukkan angka stunting tertinggi yang paling dominan ada di dua Provinsi DOB yakni Papua Tengah dan Papua Pegunungan.
"Salah satu faktor tingginya stunting di dua daerah ini adalah, kurangnya keseriusan dan konsentrasi pemerintah baik itu gubernur maupun para bupatinya," ujar Sarles Brabar.
Hal tentu sangat disayangkan oleh BKKBN Papua, padahal menurutnya salah satu program yang dititipkan atau menjadi prioritas oleh pemerintah pusat kepada semua Pj. Gubernur itu adalah masalah kemiskinan, inflasi dan penanganan stunting ini.
"Yang kami lihat, Tim Pengerak Penanganan Stunting (TPPS) di Papua itu kurang begitu bergerak bahakan ini terjadi pada semua Provinsi di Papua, sehingga upaya dalam penanganan stunting kurang begitu optimal, tentu sangat disayangkan," ungkapnya.
Salah satu faktor nya lagi menurut Sarles Brabar adalah jarang melakukan evaluasi data stunting maupun keluarga resiko stunting.
"Hal ini juga tidak didukung oleh aspek pendanaan, contohnya mulai dari tingkat bawa seperti, tidak adanya pos anggaran di dana desa maupun instansi terkait yang memiliki data stunting itu sendiri," tuturnya.
Meski secara nasional, angka stunting di Papua cakupanya masih tidak terlalu tinggi namun peran serta semua pihak khususnya pemerintah itu sangat penting untuk menekan angka stanting ini.
"Untuk secara keseluruhan 4 Provinsi di Papua ini, angka stuntingnya mencapai 28%, data ini per tahun 2023. Kita berharap baik pemerintah provinsi maupun kabupaten di Papua harus tingkat lagi koordinasi dan keseriusan dalam menangani stunting ini," bebernya.
"Bagaimana kita mau melahirkan generasi emas Papua, kalau masalah stanting saja kita tidak prioritaskan, tentu hal ini perlu ada keseriusan khususnya bagi para Pj. Gubernur dan juga bupati-bupati," lanjutnya. (*)
