CEPOSONLINE.COM,WAMENA- Himpunan Pengusaha Orang Asli Papua (OAP) menagih janji dari Penjabat Gubernur Papua Pegunungan akhir tahun 2023 lalu terkait pengalokasian anggaran dalam bentuk paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2024 yang dikelola oleh pengusaha OAP yang ada di 8 Kabupaten sebesar Rp 300 miliar untuk pemberdayaan pengusaha OAP.
Ketua Himpunan Pengusaha OAP 8 Kabupaten, Jhon Matuan menyatakan paket yang dijanjikan oleh Penjabat Gubernur Papua Pegunungan untuk tahun ini, terlalu banyak kepentingan elit yang bermain dalam pembagian paket tersebut. Akibatnya realisasi pekerjaan itu simpang siur, sehingga ada sebagian pengusaha OAP sudah masuk dalam tender pekerjaan itu dan masih ada sebagian yang belum.
“Saat ini kami mempertanyakan janji dari Pak Gubernur Papua Pegunugan tahun lalu untuk pemberdayaan pengusaha Orang Asli Papua. Kami juga mendengar akan ada pertemuan PJ Gubernur Papua Pegunungan dengan beberapa kelompok pengusaha lagi, sehingga kita milih undur dan tak akan ikut pertemuan itu,”ungkapnya saat ditemui di Wamena Jumat (31/05/2024)
Ia bersama Himpunan Pengusaha OAP tidak ikut dalam pertemuan itu karena ada kepentingan yang bermain. Oleh karena itu, pihaknya hanya akan mengejar janji dari Penjabat Gubernur Papua tahun lalu.
Dirinya menyatakan apabila belum terjawab, pihaknya tetap akan melakukan aksi menduduki kantor Gubernur Papua Pegunungan hingga janji tersebut dijawab, seperti tahun lalu yang telah direalisasikan hingga 500 pengusaha OAP bisa mendapatkan pekerjaan.
“Perlu saya tegaskan bahwa pekerjaan provinsi jangan disamakan dengan pekerjaan kabupaten karena untuk kabupaten ini dapur kita yang dari Jayawijaya, sementara teman2 yang lain juga punya kabupaten dan mereka kerja di sana,”tegas Matuan.
Selama ini pengusaha yang berdomisili di Kabupaten Jayawijaya seperti dibatasi apabila sudah mendapat pekerjaan di kabupaten yaitu tak boleh lagi mendapatkan pekerjaan di provinsi begitu juga sebaliknya. Sehingga dicurigai bahwa paket provinsi dan Kabupaten Jayawijaya satu jalur paket yang mereka lakukan dan di situ banyak kepentingan elit yang masuk.
“Jadi dari pernyataan ini apabila Penjabat Gubernur Papua Pegunungan tak mendengarkan maka kita akan membuat aksi yang lebih besar lagi atau aksi palang memalang. Kita juga tidak mau ada pengusaha dari luar Papua Pegunugan yang masuk. Biarkan kita anak daerah yang bersaing,” tutup Jhon Matuan.(*)
