CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA - Kepala Komnas HAM Wilayah Papua, Frits Ramandey meminta presiden terpilih untuk mengevaluasi satuan yang ditempatkan pasukan di Papua. Pasalnya jika terjadi tumpang tindih maka dipastikan akan menyulitkan proses penyelesaian kasus. Ia menyinggung soal keberadaan Kogabwilhan yang secara struktur memiliki kepangkatan di atas Pangdam.
"Jujur kami cukup kecewa dengan statemen dari Kogabwilhan. Belum apa - apa mereka langsung menyebut bahwa itu hoax, bahwa itu tidak hasil edit," kata Frits kepada wartawan di ruang kerjanya, Sabtu (24/3).
Iapun meminta presiden terpilih mengevaluasi Kogabwilhan.
"Kalau secara kepangkatan Komandan Kogabwilhan bintang tiga sementara Pangdam bintang dua, maka ketika Kogabwilhan mengatakan ini editan atau hoax, Kodam tidak mungkin membantah pernyataan itu. Ini akhirnya menyulitkan kami juga tidak mendapat satu statemen," bebernya.
Disini Frits menyatakan bahwa dari penelusuran yang dilakukan timnya, video tersebut memenuhi unsur penyiksaan yang dilakukan oknum TNI.
Ia juga mengapresiasi Menkopolhukam dan Panglima TNI yang merespon cepat informasi yang disampaikan oleh Komnas HAM.
"Silahkan wartawan cek lagi sudah berapa anggota TNI yang diperiksa terkait kasus ini, jadi sekali lagi jangan langsung menyatakan ini editan, ini hoax," imbuh Frits. (*)
