CEPOSONLINE.COM, NABIRE — Kekhawatiran akan kehilangan pekerjaan membuat ratusan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Nabire turun ke jalan.
Mereka menolak kehadiran Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dari Pemerintah Pusat yang dinilai dapat mengancam lapangan kerja para Orang Asli Papua (OAP) di Pelabuhan Nabire.
Ratusan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Nabire ini menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPR-PT), Selasa (21/10/2025).
Koordinator Lapangan atau Koorlap Aksi TKBM, Jhoni Kayame Monei mengatakan aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap rencana masuknya Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dari Pemerintah Pusat.
Dari pantauan media ini, Para pekerja datang dengan membawa berbagai spanduk dan karton manila bertuliskan tuntutan mereka di kantor DPR Papua Tengah sekitar pukul 11:00 WIT.
“Kami dengan tegas menolak Badan Usaha Pelabuhan Laut Nabire, Papua Tengah. Kami minta juga kepada Bapak Gubernur dan Bupati segera mengeluarkan rekomendasi penolakan BUP sesuai aspirasi kami,” tegas para TKBM dalam pempflet yang dipegang saat aksi di halaman kantor DPR Papua Tengah.
Jony Kayame menjelaskan kehadiran BUP akan mengancam keberlangsungan pekerjaan para buruh pelabuhan yang sebagian besar merupakan Orang Asli Papua (OAP).
“ Kami yang kerja rata-rata OAP. Kalau perusahaan ini masuk, bagaimana nasib kami? Kami sudah lama berjuang dan bekerja di pelabuhan ini,” ujar Jony.
Menurutnya, apabila BUP mulai beroperasi di Pelabuhan Nabire, maka tenaga kerja lokal tidak lagi dibutuhkan. Aspirasi serupa telah mereka sampaikan kepada Bupati Nabire, namun belum mendapat tanggapan. Karena itu, mereka memutuskan menyampaikan langsung aspirasi ke DPR Papua Tengah.
Mereka juga menyerahkan lima tuntutan yaitu pertama, meminta DPR Papua Tengah mengeluarkan rekomendasi dukungan penolakan BUP (Badan Usaha Pelabuhan) yang masuk ke Pelabuhan Nabire melalui SK Menteri Perhubungan di Jakarta.
Kedua, meminta DPR Papua Tengah membentuk panitia khusus (pansus) untuk membantu pengurus TKBM Nabire yang sedang berjuang di Jakarta.
Ketiga, mendesak agar segera disahkan Raperdasus tentang BUMD Papua Tengah yang dapat bekerja sama dengan Koperasi TKBM Nabire dalam mengelola Pelabuhan Samabusa Nabire.
Keempat, meminta Komisi IV DPR Papua Tengah membentuk tim untuk mendampingi upaya penolakan TKBM Nabire di Jakarta dan kwlima., memohon dukungan dari kelompok khusus DPR Papua Tengah karena karyawan Koperasi Jasa TKBM Nabire adalah Orang Asli Papua.
