CEPOSONLINE.COM, NABIRE — Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Yorrys Raweyai, menegaskan bahwa konflik di Papua bukanlah persoalan baru. Masalah ini telah berlangsung sejak Papua diintegrasi ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan hingga kini eskalasinya masih terus naik turun.
“ Saya selalu katakan bahwa konflik Papua ini bukan konflik baru. Dari kalian belum lahir, konflik ini sudah ada,” ujar Yorrys usai mengikuti hearing dialog antara pimpinan DPR Papua Tengah, Pansus Kemanusiaan DPR Papua Tengah, dan perwakilan DPD RI bersama pengungsi asal Intan Jaya dan daerah lainnya, yang berlangsung di Aula LPP RRI Nabire, Selasa (14/10/2025).
Yorrys menjelaskan, sepanjang keterlibatannya dalam berbagai proses penyelesaian persoalan Papua mulai dari Tim 100, Otonomi Khusus (Otsus) jilid pertama, hingga kini memasuki Otsus jilid kedua, negara belum juga menemukan formula yang tepat untuk mengakhiri konflik.
“ Pengalaman saya sampai hari ini menunjukkan bahwa negara belum memiliki satu formula yang benar-benar tepat. Jujur saya harus katakan, kebijakan yang diambil selama ini selalu bermuara pada bagaimana sikap negara,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintahan pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo sebenarnya memiliki peluang besar untuk menuntaskan masalah Papua, mengingat intensitas kunjungan yang sangat tinggi. Namun, ia menilai eskalasi konflik justru meningkat dari waktu ke waktu.
“ Kami waktu itu berharap era Pak Jokowi bisa menyelesaikan masalah ini. Beliau sudah 17 kali datang ke Papua, tapi ternyata pra dan pascakejadian, eskalasi konflik selalu meningkat. Ini menjadi pertanyaan besar, mengapa?” ujarnya.
Dari sisi pembangunan dan kesejahteraan, Yorrys menilai Papua memiliki kekhususan tersendiri. Dengan anggaran besar yang digelontorkan melalui dana Otsus, seharusnya konflik dapat mereda.
“ Kalau bicara pembangunan, Papua punya kekhususan. Dana Otsus tahap pertama saja hampir Rp300 triliun, dengan jumlah penduduk sekitar empat juta jiwa. Tapi kenapa konflik tidak juga berakhir? Ini menjadi pertanyaan bagi kita semua,” katanya.
Ia menegaskan, pemerintah pusat harus menunjukkan ketegasan dan arah kebijakan yang jelas dalam menangani Papua.
“ Harus ada ketegasan dari pemerintah, khususnya presiden. Mau dibawa ke mana Papua ini? Kalau kita bicara NKRI, maka harus ada konsistensi dan kepastian hukum yang ditegakkan,” tegas Yorrys.
Raweyai juga mengingatkan bahwa Papua merupakan satu-satunya daerah dengan kekhususan hukum yang mengatur kepala daerah harus berasal dari Orang Asli Papua (OAP). Dengan berbagai keistimewaan dan dukungan dana besar yang telah diberikan, semestinya konflik tidak lagi berlarut-larut.
“ Tidak ada daerah lain di Indonesia seperti Papua. Pimpinan daerah harus OAP, dana besar sudah diberikan, kesempatan memimpin sudah terbuka, tapi konflik tetap terjadi. Ini yang harus kita dudukkan bersama,” ujarnya.
Wakil Ketua I DPD RI ini juga mengajak seluruh pihak untuk meninggalkan ego sektoral dan membangun kolaborasi lintas lembaga agar penyelesaian persoalan Papua tidak lagi berjalan parsial.
