CEPOSONLINE.COM, NABIRE- Wakil menteri dalam negeri (Wamendagri), Ribka Haluk menggelar apel gabungan bersama aparatur sipil negara (ASN) dan TNI/Polri di Lapangan Sapta Marga Kodim 1705/Nabire, Selasa, (12/11/2024).
Dari pantauan ceposonline.com, apel gabungan Wamendagri bersama ASN dan TNI/Polri ini dihadiri oleh Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Tengah, Anwar Harun Damanik, Pj. Sekda Papua Tengah, Pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Papua Tengah, Forkopimda, dan delapan Pj. Bupati se-Papua Tengah.
Dalam Apel Gabungan itu, Wamendagri mengapresiasi kinerja ASN dan TNI/Polri. " Saya mengapresiasi kinerja dari semua aparatur, baik itu ASN, TNI/Polri dan semua unsur Forkopimda di Papua Tengah yang selama dua tahun bersama saya memimpin dan membangun Provinsi ini," ujar Wamendagri, Ribka Haluk yang sebelumnya merupakan Pj. Gubernur Papua Tengah.
Ia mengatakan, semasa ia memimpin sebagai Pj. Gubernur di Papua Tengah, banyak hal dibantu oleh ASN, TNI/Polri dan unsur Forkopimda lainnya sehingga Provinsi Papua Tengah dapat bergerak cepat melakukan pembangunan manusia dan infrastrukturnya.
"Banyak hal kita sudah lakukan bersama untuk membangun sistem pemerintahan di Papua Tengah. Kita sudah siapkan infrastruktur dan SDM Papua Tengah yang siap melakukan pelayanan kepada masyarakat," katanya.
Baca Juga: Pemprov Papua Tengah dan Delapan Kabupaten se Papua Tengah Komitmen Dukung Program Asta Cita
Menurutnya, Pj. Gubernur Papua Tengah dan Sekda Papua Tengah adalah anak kandung yang dilahirkan oleh provinsi Papua Tengah sejak dimekarkan.
" Pj. Gubernur, Pj. Sekda, para asisten dan staff ahli Gubernur juga khususnya para Pj. Bupati di delapan Kabupaten adalah anak kandung dari lahirnya DOB," lugas Haluk.
Wamendagri mengaku pemerintah Provinsi Papua Tengah sudah kuatkan pondasinya untuk menjalankan birokrasi pemerintahan di Provinsi Papua Tengah.
" Target dalam undang-undang Otsus nomor 15 tahun 2022 yaitu sebanyak 1500 ASN dan khusus di Papua Tengah kami memiliki 900 ASN dan 600 sisanya akan diterima dari hasil tes yang saat ini sedang berlangsung," imbuhnya.
Ia juga berharap, representasi OAP sesuai amanat Undang-undang Otsus dalam penerimaan CPNS yaitu 80 : 20 dapat terlaksana dengan baik di Papua Tengah.
" Ini bukan diskriminasi tapi untuk melanjutkan cita-cita negara untuk memberdayakan orang asli Papua untuk jadi tuan di negeri sendiri," pungkasnya.(*)
