CEPOSONLINE. COM, NABIRE - Aksi pemalangan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Papua Tengah dijawab Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk. Dikatakan keputusan yang diambil idalam rangka meningkatkan kinerja dan penyerapan anggaran di PUPR sehingga masyarakat merasakan manfaatnya dari program pembangunan pemerintah yang ditangani melalui Dinas PUPR Papua Tengah.
" Keputusan ini final. Kepada ASN di Dinas PUPR Papua Tengah yang tidak setuju dan menolak apa yang sudah diputuskan, dipersilahkan ajukan permohonan pindah ke Dinas lain," ujar Pj. Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk kepada wartawan, Jumat (27/9/2024).
Haluk menegaskan Keputusan untuk menempatkan Plt baru di Dinas PUPR dalam rangka untuk meningkatkan kinerja apalagi di dinas tersebut penyerapan anggarannya masih rendah dan sejumlah kegiatan belum berjalan baik.
Baca Juga: Kecewa Pergantian PLT Kadis PUPR Papua Tengah, ASN Palang Kantor
" Saya harapkan dengan Plt yang baru akan bisa menjadi solusi di dinas itu. Kita sudah memasuki bulan-bulan akhir tahun anggaran, kita tidak bisa bergerak lambat tapi harus lari dengan kencang agar apa yang sudah diprogramkan di tahun ini bisa selesai dikerjakan dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Haluk juga mengatakan, dirinya telah membagikan DPA kepada masing-masing instansi di lingkungan Pemprov Papua Tengah sejak awal tahun, di bulan Januari 2024 lalu. Namun sangat disayangkan jika sudah akan memasuki bulan kesepuluh masih ada program pembangunan di dinas yang belum berjalan dengan baik.
" Telah terjadi kekosongan jabatan Kepala Dinas PUPR Papua Tengah setelah pejabat devinitif ikut mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Deiyai. Kekosongan jabatan ini diisi dengan Plt dengan harapan kegiatan dan program di dinas terkait bisa berjalan lancar. Jika ternyata program di dinas itu belum juga berjalan semestinya maka pimpinan perlu melakukan evaluasi," tegasnya.
Haluk berharap, Pejabat di Pemprov Papua Tengah bisa menjalankan tugasnya dengan baik karena selalu dimonitor oleh pemerintah pusat.
" Jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di provinsi ini selalu dimonitor oleh pemerintah pusat. Dan secara berkala, pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap apa yang dijalankan pemerintah daerah. Demikian juga halnya, evaluasi yang dilakukan terhadap Plt. Kepala Dinas PUPR Papua Tengah," harapnya.
Lanjutnya, Keputusan yang saya ambil adalah untuk kepentingan masyarakat Papua Tengah. Mama siap dibenci, yang penting bagi mama, masyarakat akan bisa dilayani dengan baik.
Ia juga membantah isu pilih kasih dalam menempatkan seorang pejabat di Provinsi Papua Tengah.
" Tidak ada pilih kasih terhadap golongan tertentu, tapi semua golongan terwakili menduduki jabatan di pemerintahan ini. Yang terpenting adalah para pejabat yang telah diberikan kepercayaan agar bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Agar masyarakat kita di Papua Tengah bisa terlayani juga dengan baik,” tutupnya. (*)
