• Senin, 22 Desember 2025

4 OPD Pemkab Mimika Jadi Pilot Project Keamanan Data Digital di Tanah Papua

Photo Author
- Rabu, 27 Agustus 2025 | 14:07 WIB
Bupati Mimika, Johannes Rettob menyerahkan sertifikat ISO 27001 kepada 4 OPD lingkup Pemerintahan Kabupaten Mimika di Hotel Swiss-Bellin Timika, Rabu (27/8/2025). (CENDERAWASIH POS/WAHYU WELERUBUN)
Bupati Mimika, Johannes Rettob menyerahkan sertifikat ISO 27001 kepada 4 OPD lingkup Pemerintahan Kabupaten Mimika di Hotel Swiss-Bellin Timika, Rabu (27/8/2025). (CENDERAWASIH POS/WAHYU WELERUBUN)

CEPOSONLINE.COM, MIMIKA - Empat organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mimika menjadi pilot project Sistem Managemen Keamanan Informasi (SMKI) di tanah Papua setelah berhasil menerima sertifikat ISO 27001.

Sertifikat ini diserahkan langsung oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob usai membuka kegiatan sosialisasi SMKI dalam rangka peningkatan layanan publik melalui identitas kependudukan digital di Kabupaten Mimika, yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Mimika, di Ballroom Swiss-Bellin Hotel Timika, Rabu (27/8/2025).

Adapun keempat OPD yang menerima Sertifikat ISO 27001 di antaranya Disdukcapil, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Soaial, dan Dinas Pendidikan.

ISO 27001 adalah standar internasional yang menyediakan kerangka kerja SMKI atau Information Security Management System (ISMS) untuk melindungi informasi dengan memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaannya melalui pendekatan berbasis risiko.

Standar ini membantu organisasi mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko keamanan informasi.

Standar ini juga membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan, memenuhi persyaratan hukum, dan meningkatkan keamanan informasi secara keseluruhan. 

Kepala Disdukcapil Kabupaten Mimika, Slamet Sutejo, mengatakan bahwa dalam pelayanan publik, saat ini data kependudukan telah diakses oleh hampir setiap instansi, baik instansi pemerintahan, instansi vertikal, hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Oleh karena itu, SMKI menjadi salah satu sistem yang harus dipakai untuk menjamin keamanan data dan meningkatkan pelayanan.

“Kalau tidak ada SMKI-nya itu (pelayanan,red) dihentikan sementara, untuk apa? Untuk menjamin kerahasiaan data dan untuk menjamin kecepatan pelayanan kepada masyarakat,” terang Slamet.

Slamet melanjutkan, berkaitan dengan ini sebelumnya telah dilakukan tahapan Sertifikasi ISO yang cukup panjang, terhitung sejak April hingga Agustus 2025.

Slamet berharap, OPD lainnya juga dapat berkolaborasi dengan Disdukcapil guna mendapatkan sertifikasi tersebut. Karena, di era digitalisasi, sertifikasi ISO sangat dipersyaratkan.

Sementara itu, Bupati Mimika, Johannes Rettob, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa di seluruh tanah Papua, baru ada 3 OPD di lingkup pemerintahan yang mendapat sertifikat ISO 27001.

Oleh karena itu, Johannes berharap hal ini dapat menjadi proyek percontohan yang dapat mendorong OPD lainnya menuju prestasi yang sama.

 “Kemarin sudah saya ingatkan di dalam grup (WhatsApp) Pemda Mimika kita mulai lakukan ini. Sudah ada contoh toh, pasti yang lain juga bisa, hanya apakah ada kemauan atau tidak, itu persoalan kita,” ungkap Johannes.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Gratianus Silas

Tags

Rekomendasi

Terkini

Di Mimika, Harga Daging Babi Turun Jelang Nataru

Sabtu, 20 Desember 2025 | 15:24 WIB

Polres Mimika Musnahkan Sabu dan Ganja

Kamis, 18 Desember 2025 | 14:55 WIB
X