• Senin, 22 Desember 2025

Jelang Akhir Tahun Anggaran, Realisasi Keuangan Pemkab Mimika Masih Rendah

Photo Author
- Selasa, 3 Desember 2024 | 07:55 WIB
Pj Sekretaris Daerah Mimika, Petrus Yumte saat ditemui awak media, Rabu (11/9/2024).  (CENDERAWASIH POS/Wahyu Welerubun)
Pj Sekretaris Daerah Mimika, Petrus Yumte saat ditemui awak media, Rabu (11/9/2024). (CENDERAWASIH POS/Wahyu Welerubun)

CEPOSONLINE.COM, MIMIKA - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerqh (Sekda) Mimika, Petrus Yumte mengatakan, presentase realisasi keuangan di Kabupaten Mimika hingga bulan November 2024 tercatat masih rendah.

Realisasi dan penyerapan anggaran di lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika ini kerap menjadi penyakit yang sudah disembuhkan dalam beberapa tahun terakhir.

Petrus menyebutkan, realisasi fisik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika di tahun 2024 hingga bulan November telah mencapai 71 persen.

Baca Juga: INSOS: Asisten Virtual Baru BPKAD Biak Numfor untuk Layanan Keuangan yang Lebih Cepat

Dari realisasi tersebut, untuk realisasi keuangan daerah di Kabupaten Mimika tercatat mencapai 53.43 persen.

Sementara untuk dana Otonomi Khusus terbagi dalam tiga kelompok yaitu Block Grand 67,96 persen, Spesifik Grand 90,12 persen dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) 36,42 persen.

Kata Petrus, rendahnya realisasi keuangan karena masih banyaknya kontrak dari pihak ketiga yang belum melakukan penagihan.

Baca Juga: Bank Papua Bantu Petani Keerom 3 Unit Mesin Penggilingan Jagung

Sehingga sudah ditetapkan tanggal 23 Desember 2024 semua laporan tagihan dari pihak ketiga harus sudah sampai ke bagian keuangan.

 “Jangan sampai ada pihak ketiga yang datang ke kekuangan lalu kejar sampai tanggal 28. Itu tidak bisa karena tidak ada waktu. Setiap kontrak yang masuk harus di verifikasi dulu. Kapan lagi kita verifikasi kalau masuknya tanggal 30?” ujar Petrus, Jumat 29 November 2024.

Petrus menegaskan, apabila serapan di bawah 50 persen akan menjadi Silpa di tahun 2025 dan itu tidak sehat bagi pemerintahan Kabupaten Mimika. Silpa yang besar artinya pemerintah tidak mampu mengelola APBD kabupaten.

Baca Juga: Direktur Utama Bank Papua Terima Penghargaan TOP 100 CEO

Dengan kondisi APBD perubahan 6 triliun lebih, namun realisasi belum mendekati kesimpulannya Kabupaten Mimika tidak butuh uang.

"Padahal kita butuh, cuma kita lambat kerjanya. Saya rasa kita tidak perlu saling menyalahkan. Mungkin kondisi kepemimpina di pemerintahan kita yang sering melakukan pergantian, adanya gangguan sistem, belum lagi Pokja yang bikin kita lambat semua. Kita akan mengevaluasi, termasuk teman-teman di Pokja," katanya

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Gratianus Silas

Tags

Rekomendasi

Terkini

Di Mimika, Harga Daging Babi Turun Jelang Nataru

Sabtu, 20 Desember 2025 | 15:24 WIB

Polres Mimika Musnahkan Sabu dan Ganja

Kamis, 18 Desember 2025 | 14:55 WIB
X