CEPOSONLINE.COM, MIMIKA - Ratusan pencari kerja (Pencaker) Orang Asli Papua (OAP) yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Amungsa menggelar aksi unjuk rasa di gedung A Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (18/11/2024).
Mereka menuntut agar Penjabat (Pj) Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito dapat mengupayakan agar pada pencaker OAP khususnya Amungme Kamoro serta 5 suku kerabat di Kabupaten Mimika dapat diloloskan tanpa syarat pada tahapan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang saat ini sementara berjalan.
“Kami sampaikan untuk bagaimana Amungme Kamoro dan 5 suku kerabat lainnya lulus 100 persen di Kabupaten Mimika,” kata Ketua APA, Elois Kemong.
"Kami tidak menuntut yang lain-lain, cukup Amungme Kamoro dan 5 suku kerabat lainnya untuk lulus seratus persen,” tambahnya.
Mereka juga mendesak agar nilai standar dari hasil tes CPNS tidak dijadikan sebagai ukuran untuk penerimaan CPNS tahun 2024 untuk OAP, khususnya Amungme Kamoro serta 5 suku kerabat.
“Kami harus diprioritaskan, mengapa saya bilang begini, di Timika ini dataran tinggi dan dataran rendah, dataran tinggi punya perkembangan beda dengan dataran rendah, oleh karena itu perbandingan ini yang kami kumpulkan jadi satu dari pantai hingga pesisir,” ungkap Elois.
Dalam aksi ini, mereka juga menyampaikan 4 poin tuntutan kepada Pj Bupati Mimika. Adapun poin tuntutan yang dibawa dalam aksi di antaranya adalah;
- Kepada Pj Bupati Mimika agar menanggapi dengan serius para calon CPNS Suku Amungme dan Suku Kamoro serta 5 suku kerabat 100 persen lolos tanpa terkecuali.
- Berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2021 perubahan atas undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, 80 persen Amungme dan Kamoro dan 5 suku kerabat harus diprioritaskan.
- Kuota 847 formasi, 500 formasi harus jatah Amungme dan Kamoro dan lebihnya untuk 5 suku kerabat.
- Pemekaran kabupaten di wilayah tanah Amungsa bumi Kamoro untuk siapa?
Berkaitan dengan ini, Pj Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito menjelaskan, Sistem Seleksi Calon Aparatir Sipil Negara (SSCASN) tahun ini sudah berlangsung dan tinggal menunggu hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) untuk lanjut ke tahap selanjutnya.
Ia pun menyayangkan aliansi yang melakukan demo untuk menyampaikan aspirasi untuk mengutamakan Orang Asli Papua (OAP). Padahal sudah ada ketentuan bahwa penerimaan CPNS di wilayah Papua sudah ditentukan bahwa 80 persen itu adalah OAP.
"Seleksi ini bukan sekadar ikut-ikutan, aturan sudah jelas, 80 persen OAP. Di dalam sistem tersebut tidak menyebutkan suku atau apapun. Kkalau kita harus memaksakan lagi, berarti kita sama saja merusak sistem yang ada," tegas Valentinus.
Valentinus mengatakan, penerimaan CPNS sudah tersistem menggunakan Computer Assisted Test (CAT) yaitu metode seleksi yang menggunakan komputer untuk menilai kompetensi calon pegawai. Di mana sistem ini sangat terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi.
Valentinus menegaskan, sistem CAT bertujuan untuk menghindari kesalahan yang terjadi selama ini, misalnya seorang kepala daerah menggunakan wewenangnya untuk menunjuk keluarga, kerabat, orang terdekatnya menjadi PNS.
Sistem ini sudah berjalan dengan baik dan digunakan di seluruh wilayah Indonesia bukan hanya di Kabupaten Mimika. Sehingga ketika ada yang ingin memaksakan keinginan untuk memasukkan keinginan pribadi itu sama saja dengan merusak sistem yang ada.
"Semua sudah pakai sistem CAT, tidak ada lagi istilah mau melakukan cawe-cawe. Begitu Bapak/Ibu menjawab soal yang ada di komputer, saat itu juga akan tampil jawaban benar atau salah. Dan akhir dari seleksi tersebut itu pasti langsung keluar hasil yang tidak bisa diubah," ujarnya.
