WAMENA–Komisi VII DPR RI mengajak semua pihak, Pemprov Papua Pegunungan dan Pemkab Kabupaten Jayawijaya untuk melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM di wilayah tersebut,
Anggota Komisi VII DPR RI, Ina Elisabeth Kobag, ST, MM mengakui, yang mengakibatkan terjadinya antrean panjang di APMS selama ini adalah pengecer, mereka membeli BBM dengan harga subsidi untuk dijual kembali kepada masyarakat dengan harga industri.
“Waktu pelayanan di APMS juga masih menjadi masalah, kalau di daerah lain, bisa buka sampai 24 jam, namun di Wamena, hanya sampai pukul 16.00 WIT,”ungkapnya, Kamis (22/6), kemarin.
Menyikapi masalah ini, lanjut Ina fungsi pengawasan yang harus dilakukan, tidak bisa hanya melibatkan satu pihak saja, memang harus bersama –sama dengan pemerintah setempat dan pihak keamanan.
“Sebelumnya Disnakerindag Jayawijaya menggunakan kupon untuk melakukan pengawasan, namun tetap saja antrean kendaraan, sedangkan kuota BBM yang dimasukkan Pertamina dan BPH Migas sudah sesuai kebutuhan, namun kenapa bisa masih ada permasalahan seperti itu di APMS ,”bebernya.
Parahnya di saat orang masih antrean, tib-tiba BBM yang disediakan APMS sudah habis, masalah seperti ini semua yang dicarikan solusinya.
Terkait dengan pengawasan BBM Subsidi ini harus dilakukan agar bisa sampai kepada masyarakat yang memang membutuhkan, bukan kepada oknum yang memainkan harga BBM di lapangan.(jo/tho)
