Politisi PKB ini juga mendorong agar Kepala OPD tidak mampu menerjemahkan visi misi Wali Kota sebaiknya diganti.
"Kalau bisa mereka diganti saja, sebelum mereka dilantik sebagai definitif. Kalau mereka tidak bisa terjemahkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota berarti mereka tidak siap menjalankan amanah,"tuturnya.
Bartho menyebut bahwa sejumlah program pembangunan tersendat lantaran lemahnya koordinasi internal serta minimnya inovasi dari beberapa OPD.
Pihaknya juga tidak ingin agenda prioritas Pemerintah Daerah menjadi lambat hanya karena kinerja oknum pejabat yang tidak responsif.
"Jangan sampai visi misi Wali Kota justru terhambat oleh pimpinan OPD yang tidak punya komitmen kerja. Pejabat seperti itu lebih baik diganti daripada membebani roda pemerintahan,” lanjutnya.
Bartho juga mendorong Wali Kota untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran OPD, khususnya pada sektor-sektor layanan publik yang sering dikeluhkan masyarakat.
Pada kesempatan ini juga pihaknya merekomendasi agar Pemerintah Daerah memperkuat sistem monitoring kinerja serta memastikan seluruh program strategis berjalan sesuai target pembangunan Kota Jayapura.
