CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA - Krisis kemanusiaan di Tanah Papua belakangan ini masih terus terjadi. Sejak Juni hingga September 2025, korban kekerasan dari masyarakat sipil hingga aparat keamanan terus berjatuhan.
Kondisi ini mencerminkan keamanan di tanah Papua belum sepenuhnya baik, karena itu pemerintah diminta untuk serius menangani permasalahan di Tanah Papua yang saat ini terjadi.
Berdasarkan data yang dihimpun Cenderawasih Pos dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB) pada Senin (22/9/2025) diketahui sedikitnya 14 warga tewas, belasan lainnya mengalami luka, lebih dari 25 aktivis dan warga diamankan, serta lebih dari 100.313 orang mengungsi.
"Sejak Juni hingga September 2025, rakyat Papua kembali menjadi korban kekerasan. Sedikitnya 14 warga tewas, belasan lainnya mengalami luka, lebih dari 25 aktivis dan warga diamankan, serta lebih dari 100.313 orang terpaksa mengungsi akibat kekerasan yang terjadi saat ini," jelas Lince Tabuni ketua Komisaris Hukum dan HAM KNPB kepada Wartawan di Waena, Perumnas lll, Senin (22/9/2025).
Selain itu dirinya juga tidak menginginkan jika presiden Prabowo menjadi pembicara di forum PBB. Menurutnya kehadiran Prabowo di PBB hanya akan digunakan untuk menutupi kolonialisme Indonesia di Papua.
"Kami mendesak negara-negara anggota PBB, khususnya negara-negara Melanesia dan Pasifik, untuk tidak diam, tetapi menolak dan mengecam kehadiran Prabowo di forum internasional," ujarnya dengan tegas.
Di tempat yang sama, Ketua Umum KNPB Agus Kossay menegaskan keprihatinan yang mendalam atas insiden terhadap tujuh (7) karyawan PT Freeport yang masih tertimbun di tambang Grassberg.
