CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Ketua DPR Papua, Denny, memastikan sejak tahun 2020 hingga kini gaji anggota DPR Papua tidak pernah mengalami kenaikan.
Bahkan pada tahun 2025 sejumlah tunjangan dihilangkan menyusul kebijakan efisiensi anggaran.
Hal ini ditegaskannya usai menerima aspirasi Gerakan Cipayung Plus Kota Jayapura dalam aksi demonstrasi damai di halaman Kantor DPR Papua (DPRP), Senin (1/9/2025).
Salah satu tuntutan massa aksi menyoroti gaji dan tunjangan DPR Papua yang dinilai membebani anggaran, sebagaimana isu yang juga mencuat di DPR RI beberapa waktu lalu.
"Kalau kami, gaji bahkan tunjangan termasuk kegiatan kedewanan tahun ini tidak ada dananya. Itu karena kebijakan efisiensi anggaran," jelas Denny kepada wartawan.
Denny menegaskan, seluruh aspirasi yang disampaikan akan ditindaklanjuti oleh DPR Papua. "Kami pastikan segala aspirasi yang disampaikan Cipayung Jayapura akan ditindaklanjuti. Kami juga berharap Cipayung ikut mengawal aspirasi ini,” tambahnya.
Dalam aksi damai tersebut, Ormas Kelompok Cipayung Plus Kota Jayapura bersama organisasi mahasiswa lainnya, membacakan sejumlah tuntutan. Di antaranya,
Turut berduka cita atas korban jiwa, luka, dan penderitaan akibat rentetan peristiwa kebangsaan di Tanah Papua.
Mengutuk tindakan represif, kriminalisasi, hingga penghilangan nyawa oleh aparat dalam menghadapi aspirasi rakyat, mahasiswa, perempuan, dan pejuang di NKRI, khususnya di Tanah Papua.
Meminta DPR Papua mendorong investigasi yang transparan, profesional, dan akuntabel terhadap peristiwa represif yang melibatkan aparat.
Mendesak evaluasi dan peningkatan kapasitas aparat keamanan dalam penanganan aksi demonstrasi agar lebih dialogis dan menghormati hak-hak sipil.
DPR Papua bersama pemerintah daerah didorong mencegah tindakan represif militer di Papua dengan pendekatan harmonis sesuai kebudayaan setempat.
Menolak kenaikan gaji dan tunjangan DPR di tengah kondisi negara yang defisit serta tingginya angka kemiskinan. Alokasi anggaran diminta dialihkan ke sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan daerah tertinggal.
