CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pakey mengatakan, sesuai data jumlah mahasiswa penerima beasiswa di Provinsi Papua itu ada 1.000 lebih.
"Dari jumlah itu Kota Jayapura yang paling terbanyak totalnya 634 mahasiswa yang tersebar di beberapa perguruan tinggi baik di dalam maupun luar negeri," ujar Frans Pekey.
Sementara itu data tersebut sesuai dengan KTP berbasis domisili.
"Kita hitung-hitung anggarannya yang kita butuhkan mencapai Rp 219 miliar dalam satu tahun," ungkap Frans Pekey.
Menurutnya, anggaran ini cukup berat dan Pemerintah Kota Jayapura tidak sangup karena anggaran yang ada sangat terbatas.
Sehingga sampai saat ini belum ada solusi soal beasiswa mahasiswa dari Provinsi Papua yang dialihkan ke kabupaten/kota ini.
Kalau untuk provinsi Daerah Otonomi Baru (DOB) dan Papua Barat sudah selesai dan tidak ada masalah.
Pasalnya jumlah mahasiwa mereka hanya sedikit yang dialihkan kemudian ada koordinasi yang bagus antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.
Sementara untuk Provinsi Papua itu belum selesai. Selain jumlahnya banyak dengan melihat kemampuan APBD yang terbatas, lalu kemudian komunikasi yang kurang efektif antara pemerintah kabupaten/kota, maka masalah ini belum tuntas hingga kini.
"Jadi kita sudah sepakat pada rapat koordinasi dengan Mendagri di Jakarta lalu bahwa kewenangan untuk mengelola beasiswa ini tetap berada di Pemerintah Provinsi Papua," terangnya.
Kata Frans Pekey, untuk pembiayaan nanti akan disharing antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
"Untuk pemerintah kabupaten/kota nanti bantu dalam bentuk keuangan, tetapi yang mengelolanya tetap Pemerintah Provinsi Papua," bebernya.
Lanjut Frans Pekey, intinya Pemerintah Kota Jayapura tidak akan mengelola 634 mahasiswa tersebut.
Tetapi pihaknya hanya membantu dalam bentuk keuangan dan keputusannya demikian.
